 |
| Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penataan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2025. Foto-Dok Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penataan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2025.
Rakernis bertema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan dihadiri para gubernur dari seluruh Indonesia atau yang mewakili.
Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menekankan pentingnya transformasi ekonomi biru dalam mewujudkan kemajuan pembangunan kelautan nasional. Ia juga menyoroti urgensi harmonisasi kebijakan tata ruang laut dengan arah pembangunan jangka panjang nasional.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono, yang turut mendampingi Gubernur Muhidin, menyebutkan bahwa isu-isu yang dibahas dalam Rakernis sejalan dengan visi-misi Pemerintah Provinsi Kalsel, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, memperkuat kawasan konservasi, serta rencana pengembangan perdagangan karbon.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami sudah memulai penanaman mangrove di wilayah Kotabaru dan Tanah Bumbu, juga rehabilitasi terumbu karang. Sementara untuk perdagangan karbon, masih dalam tahap kajian dan direncanakan mulai tahun depan,” ujar Rusdi usai acara.
Rakernis juga menghadirkan sejumlah pemaparan kebijakan dari lintas kementerian. Di antaranya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang membahas pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Deputi dari Kemenko Bidang Kemaritiman turut memaparkan dukungan kebijakan tata ruang laut dalam mendukung swasembada pangan. Selain itu, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045.
Dirjen Penataan Ruang Laut KKP juga menjabarkan arah kebijakan dan sinergitas tata ruang laut dalam rencana RTRWN, serta pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang perairan darat, pesisir, hingga pulau-pulau kecil.
Sebagai penutup, Gubernur Jawa Barat memaparkan praktik penyelenggaraan penataan ruang laut di provinsinya sebagai studi kasus.
Editor : Rizky Permatasari
