 |
| Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kehumasan: Utamakan Kebutuhan Informasi dan Respons Pengaduan Masyarakat |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat fungsi kehumasan demi memastikan informasi terkait pertanahan dan tata ruang tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Hal ini ditekankan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan pada Senin (21/07/2025).
Harison Mocodompis menegaskan bahwa insan Humas Kementerian ATR/BPN tidak hanya sekadar menjalankan program pemerintah, melainkan juga berperan sebagai pelayan informasi utama bagi publik. “Hendaknya Teman-teman tak hanya sekadar melaksanakan program pemerintah, namun juga menjadi pelayan informasi. Apa yang ingin masyarakat ketahui, apa keluhan yang disampaikan masyarakat, kita harus paham apa yang dirasakan masyarakat. Mentality seperti ini memang sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengelola isu-isu pemerintahan,” jelasnya.
Kelola Persepsi di Era Disrupsi Informasi
Dalam konteks komunikasi publik, Harison Mocodompis mengingatkan kembali pesan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, bahwa di era disrupsi informasi seperti saat ini, "bukanlah pernyataan yang paling benar yang akan menang dalam sebuah peran narasi, tetapi mereka yang paling mampu mengelola persepsi." Menurutnya, kebenaran bisa menjadi relatif jika amplifikasi atau jangkauan informasinya kurang.
Untuk menghadapi tantangan ini, insan Humas dituntut untuk aktif mengomunikasikan berbagai kegiatan dan keberhasilan Kementerian ATR/BPN, khususnya di masing-masing satuan kerja (Satker). “Seperti halnya selesainya permasalahan tanah tutupan Jepang yang sertipikatnya diserahkan oleh Pak Menteri ATR/Kepala BPN atau soal Konsolidasi Tanah Vertikal di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, atau tentang Reforma Agraria yang telah berlangsung dan dilakukan oleh Teman-teman sekalian,” tutur Harison Mocodompis, memberikan contoh-contoh narasi positif yang bisa diangkat.
Empat Model Komunikasi dan Pelaporan Rutin
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan strategi komunikasi komprehensif yang telah mulai diimplementasikan oleh seluruh Satker. Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, memaparkan kembali beberapa strategi kunci kepada sekitar 1.000 peserta sosialisasi yang terdiri dari 519 Satker Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota.
“Telah ada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Komunikasi, yaitu Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024. Kita menggunakan empat model komunikasi, yaitu paid media, earned media, shared media, and owned media,” jelas Bagas Agung Wibowo. Ia juga menekankan pentingnya pelaporan hasil secara rutin dengan mengisi Dashboard EKSISTENSI (Dashboard Strakom). “Tolong Teman-teman untuk melaporkan hasilnya secara rutin. Jangan baru dilaporkan sebulan sekali, nanti terlewat,” pintanya.
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi
Selain fungsi informasi publik, lingkup kehumasan Kementerian ATR/BPN juga mencakup layanan pengelolaan pengaduan masyarakat. Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, mengingatkan seluruh Satker untuk mengelola kanal-kanal aduan dan aspirasi dengan baik.
Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Satker wajib mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!).
“Ada juga layanan Hotline Pengaduan di nomor 081110680000 yang terintegrasi dengan seluruh Satker, loket persuratan, e-mail resmi, dan tatap muka. Mohon dapat direspons dan ditindaklanjuti. Kita ini harus selalu siap dalam menindaklanjuti pengaduan-pengaduan di kanal-kanal yang sudah kita sediakan,” terang Adhi Maskawan.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara daring ini dibuka dan diawali dengan pengarahan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Pudji Prasetijanto Hadi, juga turut hadir memberikan arahan.
Editor : Setia Bakti
