 |
| Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk menyempurnakan layanan pertanahan dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen risiko. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pagu indikatif sebesar Rp7,78 triliun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Anggaran ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk menyempurnakan layanan pertanahan dengan prinsip akuntabilitas dan manajemen risiko.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan berbasis manajemen risiko,” kata Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2025.
Menurut Nusron, anggaran tersebut akan digunakan untuk tiga program utama: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam rapat itu, ia juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penataan ruang, serta belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.
“Kami mohon dukungan agar percepatan PTSL bisa lebih masif dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Nusron.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang memimpin jalannya rapat, menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut.
Ia menilai Nusron sebagai sosok yang progresif dan perlu didukung agar program berjalan optimal.
“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena melihat Pak Menteri ini punya semangat progresif. Kalau tidak didukung, beliau tidak bisa bergerak. Kita akan sisir kembali program-program yang manfaatnya langsung terasa bagi masyarakat,” ujar Dede.
Untuk diketahui, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 tercatat mencapai 99,04 persen.
Rapat kerja ini turut dihadiri pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Editor : Rizky Permatasari
