 |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serius menata ulang pelayanan pertanahan agar makin cepat, sederhana, dan transparan. Isu ini jadi sorotan utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar Selasa, 26 Agustus 2025, dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
“Kita ingin layanan pertanahan nggak ribet lagi. Sistemnya harus simpel, akurat, dan cepat. Transformasi ini harus dipercepat biar masyarakat langsung merasakan bedanya,” tegas Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta.
Dari sisi teknis, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menilai standar operasional yang sudah 15 tahun tak diperbarui perlu segera dirombak. “Pelayanan harus mudah, nyaman, transparan, profesional, dan berintegritas. Produk hukum yang dihasilkan pun jadi jelas dan pasti,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menambahkan bahwa roadmap transformasi sudah disiapkan hingga 2029. “Kita siapkan reformasi menyeluruh. Targetnya? Pelayanan publik unggul, birokrasi kelas dunia,” jelasnya.
Rapim ini dimoderatori oleh Sekjen ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dan diikuti pejabat pimpinan pusat hingga kepala kantor wilayah di seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Ajang ini jadi momen konsolidasi agar perubahan bisa berjalan serentak di semua lini.
