 |
| Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menemui langsung massa aksi yang menolak usulan perubahan status Pegunungan Meratus menjadi taman nasional. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menemui langsung massa aksi yang menolak usulan perubahan status Pegunungan Meratus menjadi taman nasional.
Aksi digelar di depan Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat sore, 15 Agustus 2025, dan diikuti tokoh adat Dayak, masyarakat Pegunungan Meratus, aktivis Walhi, serta perwakilan mahasiswa.
Muhidin hadir bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Danlanal Banjarmasin, serta sejumlah pejabat Pemprov Kalsel.
Dalam dialog terbuka, ia menegaskan perubahan status Pegunungan Meratus justru bertujuan melindungi kawasan dari ancaman eksploitasi.
“Perubahan status dari hutan lindung menjadi taman nasional akan memastikan kawasan ini tidak berubah menjadi hutan produksi yang bisa ditambang kapan saja oleh investor. Dengan status ini, tidak akan ada penambangan di sana. Masyarakat tetap bisa berladang, berburu, menangkap ikan, dan melakukan aktivitas seperti biasa,” kata Muhidin.
Sebagai bentuk keseriusan, ia menawarkan untuk mengajak perwakilan tokoh adat, masyarakat, dan Walhi berdialog langsung ke kementerian di Jakarta. Biaya keberangkatan, ujar Muhidin, akan ia tanggung pribadi.
“Kalau nantinya perubahan status taman nasional ini justru menyengsarakan rakyat, saya tidak akan menandatangani, dan saya siap berdiri di barisan masyarakat adat,” ucapnya.
Muhidin juga mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat adat telah diakui melalui Perda Kalsel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Ia meminta kabupaten dan kota segera mengimplementasikan perda tersebut, termasuk memberi pengakuan resmi kepada masyarakat adat di wilayah masing-masing.
Dalam aksi itu, hadir lebih dari 100 orang perwakilan tokoh adat Dayak dari berbagai daerah, di antaranya Loksado (Kabupaten HSS), Paramasan (Kabupaten Banjar), Balangan, hingga Batang Alai Timur (Kabupaten HST).
“ Kami tak ingin terusir dari tanah adat kami,” kata Petrus, tokoh adat dari Loksado.
Editor : Rizky Permatasari
