 |
| Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) melalui rapat koordinasi yang digelar di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, 22 September 2025. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) melalui rapat koordinasi yang digelar di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, 22 September 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kotabaru, Irvan Umbara, A.Md., S.H., bersama Penata Pertanahan Ahli Pertama, Annis Naryana, S.Tr.
Dalam forum tersebut, Irvan memaparkan progres penyusunan Peta ZNT di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Sigam, hasil kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kotabaru dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.
“Peta ZNT bukan hanya dokumen teknis, tetapi fondasi penting untuk menyusun kebijakan pembangunan berbasis data, merancang tata ruang, dan menetapkan nilai tanah secara objektif serta transparan,” ujar Irvan.
Menurutnya, pemanfaatan Peta ZNT memiliki sejumlah manfaat strategis. Di antaranya, meningkatkan keterbukaan informasi nilai tanah kepada publik, memperkuat efisiensi pengelolaan aset dan investasi daerah, serta memberikan kontribusi langsung terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pertanahan.
Selain itu, ZNT juga berperan dalam mewujudkan keadilan nilai tanah, yang akan berdampak luas terhadap kebijakan pembangunan, penataan ruang, hingga perencanaan investasi jangka panjang.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan BPN sangat penting agar peta ini tidak hanya menjadi data statis, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Irvan.
Melalui rapat koordinasi ini, BPN berharap kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan Peta ZNT terus diperkuat, sehingga dapat menjadi landasan kebijakan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan bagi pembangunan di Kabupaten Kotabaru maupun wilayah lain di Kalimantan Selatan.
Editor : Rizky Permatasari
