 |
| Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan BPR bukan sekadar lembaga keuangan biasa. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai masih menjadi tumpuan utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan.
Namun, penyertaan modal dan regulasi yang belum sepenuhnya berpihak ke masyarakat kecil membuat posisi BPR kian terjepit.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan BPR bukan sekadar lembaga keuangan biasa.
“Di sanalah harapan masyarakat kecil untuk mendapatkan akses modal yang lebih mudah,” ujar Yani Helmi, atau akrab disapa Paman Yani, usai melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 9 September 2025.
Dalam pertemuan itu, Komisi II membahas revisi Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Bentuk Hukum BPR serta polemik kebijakan merger yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari semula 22 unit BPR, kini hanya tersisa 8 unit di Kalsel.
“Padahal kebutuhan masyarakat terhadap BPR semakin besar, sementara penyertaan modal masih terkendala aturan,” kata Paman Yani.
Perda 2017 mengatur skema penyertaan modal dengan komposisi 21 persen dari pemerintah provinsi, 51 persen dari kabupaten/kota, dan sisanya pihak lain.
Menurut dia, aturan ini perlu direvisi agar lebih fleksibel.
“Sayangnya, kabupaten dan kota tidak bisa menambah modal sebelum perda direvisi,” ujarnya.
Meski begitu, Paman Yani menekankan revisi perda tidak bisa dilakukan tergesa-gesa.
Eksekutif bersama pemerintah kabupaten diminta terlebih dulu menyelesaikan persoalan di delapan BPR yang masih beroperasi.
“Kalau sudah selesai di tingkat eksekutif, barulah nanti naik ke DPRD untuk dibahas,” ucapnya.
Kasubdit BUMD Kemendagri, Bambang Ardianto, yang menerima rombongan DPRD Kalsel, menyambut baik inisiatif tersebut.
Ia menilai langkah ini menunjukkan keseriusan dewan memperkuat peran BPR sebagai penopang ekonomi rakyat di daerah.
Editor : Muhammad Robby
