 |
| Pemerintah China akhirnya menanggapi polemik yang kembali mencuat terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Foto-net |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Pemerintah China akhirnya menanggapi polemik yang kembali mencuat terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Dalam pernyataan resminya, Beijing menegaskan bahwa proyek tersebut sejak awal dilaksanakan dengan koordinasi dan komunikasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan China.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa kedua negara telah melakukan penilaian menyeluruh terhadap aspek investasi, pembiayaan, dan potensi ekonomi proyek tersebut.
“Perlu ditegaskan, ketika menilai proyek kereta cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik serta imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan terkait dari kedua pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memastikan pengoperasian kereta yang aman dan stabil,” ujar Guo melalui laman resmi Pemerintah China, Senin (20/10/2025).
Guo menambahkan, China siap terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta–Bandung berjalan dengan kualitas tinggi.
Ia berharap, keberadaan moda transportasi tersebut dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan.
Polemik Utang dan Kritik Luhut
Pernyataan pemerintah China itu muncul di tengah sorotan terhadap besarnya beban keuangan proyek kereta cepat.
Nilai investasi proyek ini mencapai 7,2 miliar dollar AS, atau sekitar Rp116,5 triliun (kurs Rp16.186 per dollar AS), lebih tinggi dari nilai awal yang ditawarkan China, yakni 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp86,6 triliun (kurs Rp14.280 per dollar AS).
Sebanyak 75 persen dana proyek bersumber dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal sejumlah pemegang saham, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI), Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Tingginya nilai investasi dan pinjaman tersebut memicu perdebatan di dalam negeri.
Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembayaran utang proyek itu tidak seharusnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara. Danantara sudah mengambil lebih dari Rp80 triliun dividen dari BUMN. Jadi seharusnya mereka bisa mengelola dari situ saja,” ujar Purbaya saat melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).
Dikenal “Busuk” Sejak Awal
Isu mengenai proyek ini juga kembali mengemuka setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proyek tersebut sebagai “busuk”.
Menurut Luhut, sejumlah persoalan muncul sejak awal, mulai dari ketidaksesuaian nilai investasi dengan proposal awal hingga pelaksanaan konstruksi yang tidak terencana dengan baik.
Salah satunya terkait pembangunan pilar di KM 3+800 Tol Jakarta–Cikampek yang dilakukan tanpa izin dan dinilai berisiko membahayakan pengguna jalan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sempat menyoroti buruknya sistem drainase proyek yang menyebabkan genangan air dan kemacetan di sekitar tol.
Pada 2020, Komite Keselamatan Konstruksi PUPR bahkan sempat menghentikan sementara pengerjaan proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Untuk menata ulang proyek tersebut, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, yang membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan menunjuk Luhut sebagai ketuanya.
“Memang saya menerima proyek Whoosh ini sudah dalam kondisi busuk,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Sumber : CNN Indonesia
