 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Temu Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Kamis (9/10/2025). Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Temu Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari berbagai organisasi, lembaga, dan unit layanan yang berperan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di daerah.
Kepala DP3AKB Kalsel Husnul Hatimah mengatakan, temu koordinasi ini menjadi langkah penting dalam menyatukan strategi lintas sektor agar penanganan kekerasan seksual di Kalimantan Selatan lebih terarah dan terpadu.
“Kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah dan strategi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di daerah. Kami melibatkan lembaga dan organisasi yang selama ini berperan sebagai pelayan dan pelaksana pencegahan kekerasan,” ujarnya.
Husnul menambahkan, hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi daerah yang terintegrasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
“Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi pijakan untuk menentukan tindak lanjut ke depan. Harapannya, masyarakat juga memahami langkah-langkah pencegahan agar tidak ada lagi korban kekerasan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat layanan pengaduan di tingkat akar rumput. Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) dan relawan sahabat perempuan dan anak di berbagai instansi dan wilayah.
“Satgas bisa dibentuk sesuai kebutuhan di masing-masing lembaga. Di provinsi, kami memiliki relawan sahabat perempuan dan anak yang bertugas memberikan pendampingan serta membuka akses pengaduan bagi korban,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Husnul yang akrab disapa Ema juga menyoroti peran Mobil Keliling Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin PPA) yang merupakan bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurut dia, Molin PPA tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi dan sosialisasi, tetapi juga melakukan penjangkauan kepada korban serta membantu perempuan yang membutuhkan pertolongan mendesak.
“Mobil ini bisa digunakan untuk edukasi, penjagaan, dan bahkan menjadi ambulans bagi perempuan yang membutuhkan bantuan, termasuk saat melahirkan,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga dan peningkatan layanan berbasis masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif, serta memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di daerah.
Editor : Rizky Permatasari
