Komisi III DPRD Kalsel Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan bersama BP Taskin

Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025). Foto-Dok DPRD Kalsel

SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).


Kunjungan ini bertujuan menggali informasi dan berdiskusi langsung mengenai strategi, perencanaan, serta program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat. 


Hasil pertemuan tersebut diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.


Rombongan dipimpin oleh Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, didampingi seluruh anggota komisi. Mereka diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.


Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, antara lain sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar selaras dengan arah kebijakan nasional.


Tenaga Ahli Madya BP Taskin, Dina, menjelaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.


“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.


Ia menambahkan, BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional yang dapat dijadikan acuan bagi daerah.


“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalimantan Selatan, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah kami siapkan,” tambahnya.


Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasi atas penjelasan dan penerimaan yang diberikan BP Taskin.


“Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pelaksana program, namun memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan dan akses percepatan bagi provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.


Menurut Maulana, tindak lanjut konkret perlu segera dilakukan di tingkat daerah.


“Kami akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin serta seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk membahas arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.


Komisi III DPRD Kalsel berharap kunjungan ini menjadi langkah awal terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.


Editor : Rizky Permatasari 

Lebih baru Lebih lama