 |
| Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) guna menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Foto-Arsip Sekretariat Presiden |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) guna menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Menurut Luhut, proses penyelesaian utang kini tinggal menunggu restrukturisasi dengan China Development Bank (CDB).
Upaya itu sempat tertunda akibat transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.
“China itu hanya bilang, mereka mau terus sampai ke Surabaya kalau kita segera menyelesaikan masalah restrukturisasi ini,” ujar Luhut dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Luhut menambahkan, keppres tersebut nantinya akan memuat nama-nama anggota tim yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan CDB.
Ia mengaku telah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk segera menyiapkan daftar anggota tim tersebut.
“Tiga bulan lalu waktu ke China saya sudah bilang, tinggal tunggu keppres. Kemarin saya bilang ke Pak Rosan, ‘Segera saja bikin timnya, orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya.’ Dia bilang, ‘Saya bicara dengan presiden,’” kata Luhut.
Proyek Whoosh berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang pada era pemerintahan Jokowi dipimpin oleh Luhut.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ada permintaan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang proyek tersebut.
“Kita ribut soal Whoosh. Masalahnya apa sih? Whoosh itu tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ucapnya.
Luhut juga menegaskan bahwa proses restrukturisasi utang telah melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pembahasan bersama pihak China.
“Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan proyek itu. Waktu saya terima, kondisinya sudah bermasalah. Lalu kita perbaiki, kita audit BPKP, dan China setuju untuk melakukan restrukturisasi,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Danantara mengusulkan dua opsi penyelesaian utang, yakni melalui penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara melunasi utang menggunakan dividen dari BUMN.
Ia menyebut keuntungan dari perusahaan pelat merah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan kini telah diambil sepenuhnya oleh Danantara.
Sumber : CNN Indonesia
