 |
| Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyatakan komitmen penuh mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Foto-Ilustrasi |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menyatakan komitmen penuh mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Banjarmasin, Taufik Rivani, mengatakan program tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di Banjarmasin yang memiliki permintaan hunian cukup tinggi.
“Sebab jumlah permintaan perumahan cukup tinggi di kota kita,” ujar Taufik dilansir Antara, Kamis (16/10/2025).
Ia menuturkan, meski Banjarmasin dikenal memiliki keterbatasan lahan, masih terdapat sejumlah kawasan potensial untuk pengembangan perumahan.
Karena itu, Pemkot siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pengembang untuk menyukseskan target nasional tersebut.
Sebelumnya, Taufik mewakili Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menghadiri rapat koordinasi dan sinergi program 1 juta rumah perkotaan untuk wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (15/10).
Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu bertujuan memperkuat sinergi lintas pemerintah daerah dalam mendukung percepatan program nasional 3 juta rumah, khususnya bagi MBR.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan, Nasrullah, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk menyediakan rumah layak huni di wilayah perkotaan, pesisir, dan pedesaan.
Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi MBR melalui pembebasan retribusi, percepatan penerbitan PBB, serta dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan persyaratan yang lebih fleksibel.
Taufik menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perumahan rakyat.
Ia menyebut, Pemkot Banjarmasin juga telah melakukan langkah nyata untuk mendukung ketersediaan hunian terjangkau bagi MBR.
“Pemkot Banjarmasin sudah menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, dengan nilai lebih dari Rp2 miliar yang dialihkan untuk membantu pembangunan rumah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Banjarmasin yang berada di atas lahan rawa menuntut perencanaan pembangunan perumahan yang lebih teknis dan spesifik.
Karena keterbatasan lahan, arah pengembangan perumahan ke depan akan difokuskan pada pembangunan vertikal atau rumah susun.
Saat ini, terdapat enam tower rumah susun di Kota Banjarmasin yang dikelola oleh Pemkot, Pemprov, dan sejumlah perguruan tinggi.
“Kami terus mendukung penuh program 3 juta rumah. Melalui visi Banjarmasin Maju dan Sejahtera, Pemkot berkomitmen menghadirkan hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Taufik Rivani.
Editor : Muhammad Robby
