SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tidak ada satu pun kasus baru sengketa tanah yang muncul selama tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Kementerian ATR/BPN, kata Nusron, terus memperkuat sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang agar lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi munculnya sengketa tanah dan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.
“Alhamdulillah, selama satu tahun ini tidak ada kasus sengketa tanah baru. Artinya, belum ada produk atau keputusan Kementerian ATR/BPN yang digugat masyarakat,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Kasus Lama Masih Diselesaikan
Nusron menjelaskan bahwa sengketa tanah yang masih ditangani saat ini merupakan kasus lama yang telah muncul sejak beberapa tahun sebelumnya.
“Semua masalah pertanahan dan tata ruang yang sedang kita tangani sekarang adalah residu dari 5 hingga 15 tahun lalu,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian sengketa tanah lama terus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di tengah masyarakat.
Fokus pada Pencegahan dan Sistem Akuntabel
Lebih lanjut, Menteri ATR/BPN menegaskan pentingnya pencegahan sengketa tanah dengan membangun sistem yang kuat dan sulit dimanipulasi.
“Cara paling efektif melawan mafia tanah adalah dengan memperbaiki sistem internal. Sistem pertanahan dan tata ruang yang akurat dan akuntabel akan membuat mafia tanah tidak bisa beraksi,” tegas Nusron.
Rp9,67 Triliun Aset Tanah Diselamatkan
Sepanjang tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat telah berhasil menyelamatkan aset tanah senilai Rp9,67 triliun dari potensi kejahatan pertanahan. Total luas bidang tanah yang berhasil diamankan mencapai sekitar 13 ribu hektare.
Pemerintah berkomitmen menjaga integritas sistem pertanahan nasional agar pelayanan publik di bidang agraria semakin cepat, mudah, dan bebas dari praktik korupsi maupun manipulasi data.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka menghadiri Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden dan Wakil Presiden RI. Turut hadir Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih.
