 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadapi tekanan fiskal besar menyusul turunnya dana transfer pusat (TKD) hingga hampir 50 persen. Foto-Nurul Mufidah/ Suara Milenial |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadapi tekanan fiskal besar menyusul turunnya dana transfer pusat (TKD) hingga hampir 50 persen.
Akibatnya, rancangan pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direvisi dari semula Rp9,42 triliun menjadi Rp7,24 triliun.
Gubernur Kalsel, Muhidin, mengumpulkan seluruh perangkat daerah, bupati, dan wali kota pada Kamis, 2 Oktober 2025, untuk menyusun strategi menghadapi pemangkasan tersebut.
“Yang dikurangi cukup banyak, hampir 50 persen. Kabupaten Tanah Bumbu turun 49 persen, tingkat provinsi 48 persen, sedangkan yang paling kecil Hulu Sungai Tengah turun 11 persen,” kata Muhidin.
Ia meminta pemerintah daerah mengatur ulang prioritas belanja dan menunda proyek non-urgensial.
“Dana perjalanan dinas dan hibah bisa dikurangi. Belanja langsung yang penting untuk masyarakat kita genjot,” ujarnya.
Muhidin juga menekankan pentingnya menjaga program prioritas pemerintah pusat agar tetap berjalan.
Ia menyebut, jika transfer tambahan dikucurkan kembali pada perubahan anggaran, program yang tertunda dapat dilanjutkan.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, turut menegaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan efisiensi menyeluruh tanpa menurunkan kualitas layanan publik.
“Setiap OPD wajib mengefisienkan belanja, tapi tetap fokus pada output dan indikator kinerja yang jelas,” kata Lisa.
Ia menilai pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif agar pembangunan tidak terhenti meski anggaran menurun.
“Kami harus mencari terobosan supaya program pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Penurunan Tajam di Seluruh Daerah
Secara rinci, TKD untuk tingkat provinsi turun dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,2 triliun atau berkurang 48,36 persen.
Kota Banjarmasin turun 26,88 persen menjadi Rp1 triliun, dan Banjarbaru turun 36,22 persen menjadi Rp616 miliar.
Di tingkat kabupaten, penurunan terbesar terjadi di Tanah Bumbu yang merosot 49,72 persen menjadi Rp1,4 triliun.
Disusul Balangan turun 45,04 persen menjadi Rp1,2 triliun, dan Tabalong turun 42,76 persen menjadi Rp1,3 triliun.
Kabupaten lainnya juga terdampak, antara lain:
• Banjar turun 23,91 persen menjadi Rp1,6 triliun,
• Barito Kuala turun 18,15 persen menjadi Rp1,1 triliun,
• HSS turun 20,59 persen menjadi Rp1,1 triliun,
• HST turun 11,48 persen menjadi Rp1 triliun,
• HSU turun 12,90 persen menjadi Rp1,3 triliun,
• Kotabaru turun 28,41 persen menjadi Rp1,7 triliun,
• Tanah Laut turun 25,40 persen menjadi Rp1,3 triliun, dan
• Tapin turun 27,17 persen menjadi Rp1,1 triliun.
Penurunan drastis ini dinilai akan mempersempit ruang fiskal daerah, memaksa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalsel untuk beradaptasi dengan strategi pengelolaan anggaran yang lebih ketat dan efisien.
Reporter : Nurul Mufidah
Editor : Muhammad Robby
