SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Artis sekaligus politisi Uya Kuya buka suara soal statusnya yang kini nonaktif dari DPR.
Ia menegaskan tidak pernah menerima gaji maupun tunjangan sejak resmi dinonaktifkan pada 1 September 2025.
Pernyataan itu disampaikan Uya saat jadi bintang tamu di acara FYP Trans7, Kamis (30/10), ketika Irfan Hakim menyinggung soal gaji anggota dewan.
“Saya dari sejak dinonaktifkan sampai sekarang nggak terima gaji, nggak terima tunjangan, nggak terima apa pun. Demi Allah, nggak ada,” ujar Uya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (31/10).
Gaji Disetop Total, Hidup dari Tabungan
Cerita itu juga dibenarkan oleh Raffi Ahmad, sahabat Uya Kuya, yang sempat berbincang dengannya usai insiden penjarahan rumah beberapa waktu lalu.
“Memang gajinya disetop, semuanya. Saya tanya, ‘terus gimana, Ya?’ Dia jawab, ‘ya sudah, saya pakai tabungan yang ada aja’. Saya turut prihatin, tapi dia bilang santai, ikhlas aja,” ujar Raffi mengutip percakapan mereka.
Fraksi PAN: Semua Hak Dihentikan
Sebelumnya, Fraksi PAN di DPR telah mengajukan penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas lain bagi Uya Kuya dan Eko Patrio, dua anggota yang dinonaktifkan imbas respons kontroversial terhadap isu tunjangan wakil rakyat.
Langkah itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Komarudin (Putri Zulhas), pada Rabu (3/9).
“Fraksi PAN telah mengajukan permintaan resmi penghentian seluruh hak yang melekat pada jabatan, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas, untuk diproses melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan,” kata Putri.
Ia menegaskan, keputusan ini merupakan bagian dari komitmen PAN untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di tubuh partai.
Ikhlas dan Tetap Tenang
Meski gajinya disetop, Uya mengaku tetap tenang dan ikhlas menjalani prosesnya.
Ia menyebut saat ini fokusnya bukan lagi soal uang, melainkan memperbaiki diri dan menjaga nama baik.
“Kalau rezeki mah bisa dari mana aja. Yang penting hati tenang dan tetap jalan lurus,” ujarnya dalam kesempatan lain.
Uya Kuya dan Eko Patrio kini masih berstatus nonaktif sambil menunggu keputusan lanjutan dari partai dan DPR.
Yang jelas, langkah transparan soal gaji dan tunjangan ini jadi salah satu bentuk akuntabilitas publik yang jarang disampaikan langsung oleh seorang anggota dewan.
Sumber : CNN Indonesia
