 |
| Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, dalam pidatonya menegaskan bahwa APBD 2026 harus dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Foto-Dok MC Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kalsel menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (25/11/2025).
Persetujuan ini sekaligus disertai penyampaian pendapat akhir Gubernur atas keputusan DPRD terhadap penetapan APBD tersebut.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, dalam pidatonya menegaskan bahwa APBD 2026 harus dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“APBD bukan sekadar deretan angka, tetapi instrumen yang membawa harapan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin.
Selaras Dokumen Perencanaan
Arah kebijakan APBD 2026 disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan serta mengacu pada tema pembangunan RKPD 2026, yakni meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah dalam mendukung pusat distribusi regional.
Visi pembangunan daerah turut dipertegas, yaitu Bekerja Berkelanjutan, Berbudaya Religi dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
Prioritas Anggaran 2026
Dalam penyampaiannya, Gubernur Muhidin memaparkan sejumlah prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah pada APBD 2026. Beberapa di antaranya:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
- Penguatan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata.
- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
- Penguatan kapasitas lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.
- Reformasi birokrasi, terutama peningkatan pelayanan publik yang efisien dan berintegritas.
“Kita ingin anggaran ini bergerak sejalan dengan kebutuhan masyarakat: membantu, memperkuat, dan membuka peluang bagi pemerataan pembangunan di seluruh Banua,” kata Muhidin.
Mengajak Sinergi dan Pengawasan Bersama
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari DPRD, perangkat daerah, hingga masyarakat—agar memperkuat sinergi dalam pelaksanaan anggaran serta memastikan pengawasan berjalan optimal.
Ia mengingatkan bahwa perencanaan yang matang penting untuk menghindari keterlambatan program dan memastikan manfaatnya langsung dirasakan publik.
“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan komitmen, kita pastikan APBD 2026 berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Muhidin turut menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalsel atas proses pembahasan APBD yang dinilainya konstruktif.
“Semoga kemitraan dan komunikasi yang telah terbangun ini terus terjaga untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, religius, dan sejahtera,” tutupnya.
Editor : Muhammad Robby
