 |
| Forum Multi Pihak Banjarmasin Bahas Mitigasi Risiko dan Pemulihan Kepercayaan Publik Program Makan Bergizi Gratis |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Forum Multi Pihak Banjarmasin (FMB) menggelar focus group discussion (FGD) bertema “Komunikasi Publik dan Trust Building: Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Selatan”, Rabu (29/10/2025).
Diskusi berlangsung di Aula Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dan difasilitasi oleh LBH Dacing Banjarmasin.
Kegiatan ini digelar sebagai respons atas beberapa insiden keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Banjar, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap program MBG.
FGD melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi kesehatan masyarakat, perwakilan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, hingga elemen masyarakat sipil. Namun, beberapa pihak yang diundang, seperti Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Banjar dan Bupati Banjar, tidak hadir.
Sekretaris LBH Dacing Banjarmasin sekaligus Ketua Pelaksana FGD, Aisyah, S.H., mengatakan forum ini bertujuan menganalisis kesenjangan komunikasi dan manajemen risiko yang terjadi pascainsiden.
“Meski memiliki tujuan baik untuk mengatasi persoalan gizi anak, kasus keracunan ini memperlihatkan perlunya perbaikan tata kelola dan strategi komunikasi publik,” ujarnya.
Tiga Masalah Utama
Dari hasil diskusi, FMB mengidentifikasi tiga persoalan pokok yang menjadi akar masalah dalam pelaksanaan program MBG:
1. Kontrol kualitas pangan (food safety) yang lemah, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan belum memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan.
2. Kesenjangan komunikasi publik, terutama dalam penanganan krisis dan penyampaian informasi setelah insiden terjadi. Kekosongan informasi ini menimbulkan spekulasi dan memperparah defisit kepercayaan masyarakat.
3. Kendala tata kelola dan kemitraan, di antaranya belum seragamnya standar operasional prosedur (SOP) serta lambatnya proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur penyelenggara.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut, Forum Multi Pihak Banjarmasin merekomendasikan beberapa langkah konkret kepada pemerintah daerah dan pelaksana program MBG di Kalimantan Selatan, antara lain:
1. Membentuk sistem pemantauan keamanan MBG melalui forum atau grup komunikasi lintas keahlian di media sosial.
2. Menyelenggarakan sosialisasi peningkatan kapasitas teknis bagi pengelola dan penerima manfaat program.
3. Mengembangkan strategi komunikasi publik dan memperkuat pelibatan masyarakat sipil.
4. Membangun sistem pelaporan dini (early warning system).
5. Melaksanakan kampanye edukasi masyarakat terkait pencegahan keracunan makanan.
6. Melakukan evaluasi terbuka dan publikasi hasil temuan terkait pelaksanaan MBG.
Ketua LBH Dacing Banjarmasin, Ihsan, S.H., M.H., menegaskan pentingnya menjadikan hasil FGD ini sebagai panduan nyata bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi bagi masa depan anak bangsa. Gagal mengelola keamanan pangan berarti mengkhianati amanah gizi generasi penerus,” ujarnya.
FMB berkomitmen untuk terus memantau implementasi rekomendasi ini serta berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG di Kalimantan Selatan.
Editor : Muhammad Robby
