Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng kembali merilis laporan teranyar soal perkembangan APBN dan kondisi ekonomi regional lewat forum bulanan Assets Liabilities Committee (ALCo).
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng kembali merilis laporan teranyar soal perkembangan APBN dan kondisi ekonomi regional lewat forum bulanan Assets Liabilities Committee (ALCo). Kegiatan ini digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan turut dihadiri pimpinan unit Kemenkeu, pakar lokal, hingga awak media.
Perdagangan Tetap Surplus, Inflasi Masih Jadi PR
Perkembangan ekonomi Kalimantan Selatan terus bergerak dinamis. Hingga Oktober 2025, neraca perdagangan Kalsel masih mencatatkan surplus US$775,67 juta, meski angka ini turun 29,67% dibanding bulan sebelumnya.
Surplus yang menipis ini disebabkan oleh melemahnya ekspor yang hanya mencapai US$877,65 juta (turun 31% yoy) serta impor yang berada di posisi US$101,98 juta (turun 39,4% yoy).
Di saat yang sama, inflasi Kalsel mencapai 3,11% (yoy)—lebih tinggi dari inflasi nasional 2,86%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh emas perhiasan, ikan gabus, dan telur ayam ras. Sementara komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan terong justru membantu meredam inflasi lewat kontribusi deflasi.
Belanja Negara Melambat, TKD Masih Jadi Andalan
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja negara di Kalsel mencapai Rp32,29 triliun atau 78,45% dari pagu. Namun, pertumbuhannya mengalami kontraksi 1,14% (yoy).
Penurunannya disebabkan oleh:
• Belanja Pemerintah Pusat (BPP) turun 10,14%
• Transfer ke Daerah (TKD) yang hanya tumbuh 1,47%
Meski tumbuh melambat, TKD masih menjadi kontributor terbesar, mencapai 79,63% dari total belanja.
APBD Kalsel Surplus, Tapi Serapan Belanja Masih Lambat
Kinerja APBD Kalsel juga cukup mencuri perhatian. Hingga Oktober 2025, regional mencatat surplus Rp9,27 triliun, dengan SiLPA Rp16,39 triliun. Pendapatan daerah mencapai Rp36,04 triliun (85,91% target), meski menurun 6,01% yoy.
Kabar baiknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tumbuh 1,09%, didorong hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah.
Namun, serapan belanja daerah relatif rendah:
• Realisasi belanja baru Rp26,77 triliun (52,61%)
• Terkontraksi 9,36% yoy
• Belanja modal turun dalam, 28,67% yoy
Kondisi ini menandakan perlunya percepatan pembangunan fisik menjelang akhir tahun anggaran.
Penerimaan Pajak Turun, Dipengaruhi Harga Batubara & Lonjakan Restitusi
Kepala Kanwil DJP Kalselteng melalui Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan melaporkan bahwa penerimaan pajak wilayah Kalsel baru mencapai Rp9,08 triliun atau 44,57%, terkontraksi 32,49% (yoy).
Rinciannya:
• PPh Nonmigas: Rp5,85 triliun (turun 16,27%)
• PBB: Rp296,23 miliar (turun 41,61%) karena jatuh tempo pembayaran bergeser ke akhir tahun
• PPN: Rp2,28 triliun (kontraksi 61,59%) akibat restitusi meningkat
• Pajak Lainnya: Rp645,21 miliar (tumbuh spektakuler 12.522,84%)
“Penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh adanya restitusi serta tren negatif harga dan produksi batubara,” jelas Sugiyarto.
DJP Warning: Waspadai Penipuan Berkedok Coretax
Sugiyarto juga mengingatkan adanya maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus terbaru: korban diminta mengunduh aplikasi Coretax DJP palsu.
DJP menegaskan:
• Tidak ada aplikasi Coretax yang bisa diunduh
• Sistem resmi hanya bisa diakses lewat coretaxdjp.pajak.go.id
• Hindari tautan dari nomor tidak dikenal
“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses situs resmi DJP dan melapor apabila menerima pesan mencurigakan,” tegasnya.
