 |
| Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang kembali mengemuka dan didorong sejumlah fraksi di DPR. Foto-ANTARA |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang kembali mengemuka dan didorong sejumlah fraksi di DPR.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menilai pilkada tidak langsung tidak menjamin hilangnya praktik politik uang. Menurut dia, mekanisme tersebut justru berpotensi memindahkan praktik transaksional ke ruang yang lebih terbatas.
“Siapa yang bisa menjamin pilkada lewat DPRD dapat menghapus politik uang? Potensinya hanya berpindah tempat, dan itu sangat terbuka,” kata Renanda dilansir CNN Indonesia, Selasa (23/12/2025).
Renanda menegaskan, sikap Partai Demokrat terhadap pilkada langsung sudah jelas dan konsisten. Ia mengingatkan bahwa Demokrat pernah menolak pilkada melalui DPRD pada 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai ketua umum partai sekaligus Presiden RI.
Pada saat itu, SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan ketentuan pilkada tak langsung yang sebelumnya disahkan DPR melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
“Posisi Demokrat sudah jelas. Kami pernah menolaknya pada 2014,” ujar Renanda.
Ia menilai pengembalian pilkada ke DPRD berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. Hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, menurut dia, merupakan bagian penting dari demokrasi yang tidak semestinya dihapus demi kepentingan politik jangka pendek.
Di tengah menghangatnya dinamika politik nasional, Renanda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan kondusivitas politik.
“Situasi politik saat ini sudah mendekati ambang hangat. Jangan sampai wacana yang tidak populis justru mengganggu ketenangan masyarakat,” katanya.
Wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka setelah Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada akhir pekan lalu. Salah satu rekomendasi Rapimnas tersebut adalah mendorong pilkada tidak langsung serta pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, usulan tersebut diklaim sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tetap menekankan partisipasi publik.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil.
Selain Golkar, wacana tersebut juga mendapat dukungan dari Gerindra, PAN, dan PKB. Sementara itu, PDI Perjuangan menyatakan penolakan tegas, PKS mengusulkan variasi mekanisme, dan NasDem belum menyampaikan sikap resmi.
Sumber : CNN Indonesia
