 |
| Sebaran tutupan kelapa sawit nasional terkonsentrasi kuat pada enam provinsi utama yang menyumbang sekitar 76 persen dari total areal sawit Indonesia. Foto-Republika |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Sebaran tutupan kelapa sawit nasional terkonsentrasi kuat pada enam provinsi utama yang menyumbang sekitar 76 persen dari total areal sawit Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, dalam paparan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Baginda memaparkan, Riau menjadi provinsi dengan areal sawit terluas, yakni sekitar 3,39 juta hektare.
Sumatera Utara menyusul dengan 2,78 juta hektare, Kalimantan Barat 1,81 juta hektare, Kalimantan Tengah 1,78 juta hektare, Kalimantan Timur 1,37 juta hektare, serta Sumatera Selatan 1,37 juta hektare.
“Di enam provinsi ini, kita melihat sekitar tiga perempat luasan kebun sawit nasional berada,” ujar Baginda dilansir Republika.co.id.
Komposisi Pengelolaan
Dari total 16,38 juta hektare tutupan sawit nasional, perusahaan swasta mengelola porsi terbesar, yakni sekitar 53 persen atau 8,64 juta hektare.
Perkebunan rakyat menyumbang sekitar 42 persen atau 6,94 juta hektare.
Adapun porsi BUMN berada pada kisaran 5 persen, sekitar 800 ribu hektare, dan diperkirakan mendekati 900 ribu hektare setelah perhitungan penambahan lahan.
Sebanyak 2,9 juta petani terlibat dalam pengelolaan perkebunan rakyat dengan luasan hampir 7 juta hektare yang tersebar di wilayah sentra.
Produktivitas dan Tantangan
Meskipun luas areal mencukupi, tantangan terbesar industri sawit nasional masih terletak pada produktivitas. Produktivitas rata-rata nasional berkisar 3,6–3,7 ton per hektare per tahun (setara CPO).
PTPN mencatat produktivitas tertinggi, sekitar 4,5 ton per hektare per tahun. Sementara itu, perkebunan rakyat berada di kisaran 3,5 ton per hektare per tahun.
“Produktivitas nasional masih berkisar 3,6–3,7 ton per hektare per tahun,” kata Baginda.
Perbedaan produktivitas ini menegaskan pentingnya peningkatan manajemen kebun, perbaikan budidaya, serta percepatan program peremajaan (replanting) agar produksi meningkat secara merata di seluruh daerah.
Arah Kebijakan
Menurut Baginda, pemetaan sebaran sawit ini menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan terarah, terutama bagi enam provinsi dengan konsentrasi areal terbesar.
Data tersebut dapat menjadi acuan dalam pembinaan petani, penataan tata kelola, serta dukungan infrastruktur industri sawit nasional.
Editor : Muhammad Robby
