Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan bantuan sebesar Rp208 miliar kepada 52 kabupaten/kota di Pulau Sumatra yang terdampak bencana banjir dan longsor. Bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan untuk mempercepat penanganan kondisi darurat di daerah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing kabupaten/kota menerima alokasi sebesar Rp4 miliar.
“Penanganan yang terkait dengan bencana, kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan kepada 52 kabupaten/kota, Rp4 miliar per daerah, dan juga tiga provinsi telah disalurkan. Ini sudah disalurkan dari APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Suahasil mengakui, pemerintah daerah di wilayah terdampak saat ini tengah menghadapi berbagai keterbatasan akibat bencana. Oleh karena itu, Kemenkeu memutuskan untuk memberikan kemudahan dalam penyaluran bantuan agar bisa segera dimanfaatkan.
“Kita akan menyederhanakan dan membuat syarat penyaluran menjadi lebih praktis dan otomatis, khususnya untuk tahap tanggap darurat. Selanjutnya, kita akan melihat perkembangan situasi ke depan,” jelasnya.
Selain bantuan tanggap darurat, Kemenkeu juga tengah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Suahasil menegaskan, pembangunan kembali infrastruktur terdampak akan direncanakan melalui APBN tahun 2026.
“Tentu kita menyiapkan anggaran untuk 2026. Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa anggarannya akan disiapkan. Kita akan mencari dari seluruh anggaran yang ada, baik di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, maupun pos anggaran infrastruktur lainnya,” pungkas Suahasil.
Sumber : CNN Indonesia
