 |
| Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong komoditas kelapa genjah menjadi prioritas pengembangan unggulan berbasis hilirisasi di daerah. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong komoditas kelapa genjah menjadi prioritas pengembangan unggulan berbasis hilirisasi di daerah. Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan petani.
Kelapa genjah tidak hanya unggul dari sisi produktivitas, tetapi juga memiliki peluang luas untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi, seperti minyak kelapa, olahan sabut, hingga produk berorientasi ekspor. Dengan pengelolaan terintegrasi dari hulu ke hilir, komoditas ini diyakini mampu menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan konsultasi Komisi II DPRD Kalsel bersama Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, yang digelar di Gedung Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (22/12/2025).
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Muh Alpiya Rakhman, serta jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.
Muhammad Yani Helmi menjelaskan, konsultasi tersebut bertujuan mengajukan proposal sekaligus memperoleh dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelapa genjah entog di Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian membuka peluang bagi Kalsel untuk berkontribusi dalam program nasional penanaman kelapa genjah.
“Dalam diskusi bersama Ditjen Perkebunan, kami menyampaikan animo dan kesiapan masyarakat Kalimantan Selatan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kelapa genjah entog. Dari pemerintah pusat disampaikan potensi pengembangan hingga sekitar 25.000 hektare, termasuk konsep hilirisasinya,” ujar Yani Helmi.
Menurut dia, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mengakomodasi luasan tersebut melalui kerja sama lintas kabupaten dan kota. Sebagai daerah dengan wilayah aliran sungai dan pesisir yang luas, Kalimantan Selatan sejak lama dikenal sebagai sentra tanaman kelapa, meski masih didominasi jenis kelapa dalam.
“Melalui program ini, kami ingin berkontribusi dalam upaya swasembada kelapa nasional sekaligus menjawab tingginya permintaan pasar luar negeri. Saat ini, Kalsel telah menyiapkan sekitar 200 hektare dari total potensi lahan 9.000 hektare sebagai tahap awal pengembangan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel H Jahrian menegaskan bahwa pengembangan kelapa genjah entog perlu menjadi prioritas daerah. Ia menyebut ketersediaan lahan di Kalimantan Selatan sangat luas dan bahkan berpotensi melampaui target pengembangan 25.000 hektare.
“Kami optimistis Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang pembudidayaan kelapa genjah entog di Indonesia. Kami berharap pemerintah pusat segera menerima dan menindaklanjuti proposal ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rencana koordinasi langsung dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk mengusulkan penambahan kuota penanaman kelapa genjah di Kalimantan Selatan. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas pencanangan program ketahanan pangan nasional.
“Sebagai daerah, Kalimantan Selatan siap mengisi dan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Jahrian.
Di sisi lain, Ketua Kelompok Tanaman Kelapa dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan RI Dedy Aminata mengapresiasi proposal yang disampaikan Komisi II DPRD Kalsel. Menurut dia, kelapa genjah memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.
Ia menegaskan pihaknya akan memantau dan mengupayakan dukungan terhadap program pengembangan kelapa genjah di Kalimantan Selatan pada 2026 agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan dukungan pemerintah pusat.
Editor : Muhammad Robby
