 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintahan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Foto-Dok MC Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintahan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital layanan pemerintahan di tingkat provinsi.
Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Selatan Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi Informatika Hasnan Ash Shieddieqy, menyampaikan bahwa sejak 2024 pemerintah provinsi menjalankan program pembangunan jaringan internet dan intranet terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah.
“Program ini mulai berjalan sejak April 2024, dan hingga 2025 menunjukkan progres yang sangat signifikan,” ujar Hasnan di Banjarbaru, Rabu (3/12/2025).
Menurut dia, hingga saat ini jaringan layanan pemerintah yang dikelola Kominfo Kalsel telah terhubung ke 48 SKPD, 38 UPTD, serta 39 titik layanan lainnya.
Capaian tersebut, kata Hasnan, menjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi langkah strategis agar seluruh unit kerja dapat berkomunikasi, berbagi data, mengakses aplikasi layanan publik, dan berkoordinasi secara lebih efisien,” ucapnya.
Hasnan menjelaskan, Bimtek tersebut dirancang untuk memperkuat pemahaman teknis mengenai pemanfaatan jaringan intra pemerintahan, termasuk aspek keamanan informasi, pemakaian aplikasi layanan publik, persuratan elektronik, hingga manajemen komunikasi data.
Selain itu, peserta juga menerima paparan mengenai perkembangan layanan internet dan intranet sepanjang 2024–2025 sebagai gambaran arah pengembangan jaringan.
“Transformasi digital tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga kemampuan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Hasnan.
Ia berharap para peserta aktif berdiskusi dan memberikan masukan mengenai kebutuhan jaringan di masing-masing unit kerja.
“Masukan dari SKPD dan UPTD sangat penting agar pengembangan jaringan ke depan semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Editor : Muhammad Robby
