 |
| Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Indonesia Hassan Mohtashami menilai penurunan angka fertilitas yang terjadi saat ini merupakan cerminan perubahan struktural dalam masyarakat, bukan semata-mata hasil keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Foto-Ilustrasi |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Indonesia Hassan Mohtashami menilai penurunan angka fertilitas yang terjadi saat ini merupakan cerminan perubahan struktural dalam masyarakat, bukan semata-mata hasil keberhasilan program Keluarga Berencana (KB).
Menurut Hassan, transformasi sosial dan ekonomi telah mengubah cara individu dan pasangan memandang tujuan hidup, termasuk dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dan memiliki anak.
“Program Keluarga Berencana bukan penyebab penurunan fertilitas. Kontrasepsi adalah alat yang memungkinkan perempuan mengambil keputusan secara sadar tentang kehidupannya,” kata Hassan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Ia menegaskan, pembatasan akses terhadap kontrasepsi tidak akan membalikkan tren penurunan fertilitas. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru berpotensi memunculkan persoalan sosial baru, terutama terkait kesehatan dan hak reproduksi perempuan.
Hassan menyebut Indonesia masih berada dalam posisi relatif menguntungkan karena memiliki bonus demografi setidaknya untuk dua dekade ke depan.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila diiringi kebijakan yang berorientasi pada investasi sumber daya manusia, sekaligus kesiapan menghadapi tantangan populasi menua di masa mendatang.
“Keputusan kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan Indonesia. Investasi pada pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci untuk memaksimalkan bonus demografi,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya edukasi dan perencanaan keluarga dalam meningkatkan kualitas keluarga. Ia menilai penurunan tingkat fertilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi akses terhadap alat kontrasepsi.
“Penurunan fertilitas bukan berarti alat kontrasepsi harus dihilangkan. Kontrasepsi adalah instrumen untuk membantu perempuan memenuhi hak reproduksinya,” kata Veronica.
Menurut dia, tantangan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya program KB, melainkan pada bagaimana edukasi dan perencanaan keluarga dijalankan secara tepat dan berkelanjutan.
Selain itu, penguatan komitmen pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Editor : Muhammad Robby
