 |
| Foto-Dok/CNN Indonesia |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Iran belakangan ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Aksi protes yang telah menelan ratusan korban jiwa itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi yang kian memburuk.
Inflasi yang meroket tajam membuat harga kebutuhan pokok melonjak hingga 70 persen. Bagi banyak warga Iran, persoalan ini bukan lagi sekadar rasa khawatir, melainkan soal bertahan hidup. Kantong kosong, tagihan menumpuk, dan sulitnya mendapatkan barang kebutuhan dasar menjadi alasan utama masyarakat turun ke jalan.
Situasi ekonomi diperparah oleh kekeringan yang berlangsung bertahun-tahun serta buruknya pengelolaan pasokan air. Dampaknya terasa langsung pada sektor pertanian dan produksi pangan lokal. Di saat bersamaan, pemadaman listrik berkepanjangan dan lemahnya pasar tenaga kerja semakin menekan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kondisi ini sejatinya telah lama diprediksi. Sejumlah analis menyebut, sejak 2025 Iran sudah berada dalam krisis struktural mendalam akibat puluhan tahun salah urus ekonomi. Devaluasi mata uang yang cepat, stagnasi industri, pelarian modal, hingga penurunan produk domestik bruto (PDB) menjadi sinyal kuat potensi keresahan sosial.
Nilai tukar mata uang nasional menjadi cerminan krisis tersebut. Jika pada awal pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian nilai dolar AS berada di kisaran 60.000 toman di pasar bebas, kini angkanya telah menembus 100.000 toman.
Media pemerintah Iran, Jahan Sanat, bahkan mengakui situasi ini. Dalam laporannya disebutkan bahwa nilai tukar rial pada tahun kalender Persia 1403 (Maret 2024–Maret 2025) mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Devaluasi mata uang yang parah itu memicu kemarahan sekaligus kebingungan di tengah masyarakat.
Penurunan nilai mata uang nasional tak hanya mendorong inflasi, tetapi juga menyeret pasar keuangan ke jurang krisis. Kelompok oposisi pemerintah melalui National Council of Resistance of Iran Foreign Affairs Committee menyebut situasi ini sebagai kombinasi berbahaya yang mengancam stabilitas sosial.
Sebuah survei dari lembaga riset ekonomi Donyaye Eghtesad 62 turut memperingatkan bahwa salah urus ekonomi yang dibarengi kebijakan restriktif telah membawa Iran menuju deindustrialisasi. Ketidakstabilan kebijakan, intervensi pemerintah yang berlebihan, serta kegagalan menciptakan iklim bisnis yang kompetitif dinilai telah melemahkan fondasi industri nasional.
Jika persoalan struktural ini tak segera dibenahi, para ahli memperkirakan Iran akan menghadapi penutupan pabrik secara massal dan lonjakan pengangguran. Tekanan inflasi yang terus berlanjut juga menggerus daya beli rumah tangga, menyebabkan permintaan konsumen melemah dan industri domestik berada di ambang kehancuran.
Laporan Pusat Penelitian Parlemen Iran menegaskan bahwa penurunan daya beli telah membuat pasar konsumen stagnan, sekaligus mempercepat kemerosotan sektor industri dalam negeri.
Bayang-bayang Embargo Bertahun-tahun
Krisis ekonomi Iran tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang embargo internasional. Sejak Revolusi Iran 1979, negara tersebut menghadapi berbagai sanksi dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.
Pada akhir 1980-an, embargo diperluas dengan pembatasan impor barang dan jasa Iran sebagai respons atas konflik di Teluk Persia dan tuduhan dukungan terhadap terorisme. Situasi makin memburuk pada 2006 ketika PBB mulai menjatuhkan sanksi terkait program nuklir Iran yang kontroversial.
Memasuki periode 2010–2020, sanksi semakin diperketat, terutama di era pemerintahan Donald Trump. Ekspor minyak—urat nadi ekonomi Iran—terpukul keras setelah Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1929 yang memperluas embargo nuklir.
Sanksi tambahan dari AS juga menargetkan sektor finansial dan energi serta menjatuhkan hukuman atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, Iran kehilangan akses ke sistem keuangan global dan banyak negara dipaksa mengurangi impor minyak dari Teheran.
Tekanan berkepanjangan ini membuat ekonomi domestik Iran goyah. Ketika dampak embargo bertemu dengan salah urus internal, krisis pun tak terelakkan—dan kini, kemarahan publik meledak di jalanan.
Sumber : CNN Indonesia
