 |
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025. Foto-Dok Kompas.com |
SUARAMILENIAL.ID, SAMARINDA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025.
Pekerjaan tersebut menggunakan skema kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun untuk periode 2025–2027.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, proses pelelangan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah rampung pada pertengahan tahun 2025 dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak multitahun.
“Pada pertengahan tahun, pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil, dan kontrak multitahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani,” ujar Basuki dilansir Republika, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, dari sisi konektivitas, pembangunan jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama hampir sepenuhnya rampung pada akhir 2025.
Ketersediaan infrastruktur dasar tersebut menjadi faktor penting percepatan pembangunan lanjutan di kawasan IKN.
Kemajuan akses jalan turut mendorong realisasi investasi swasta di sekitar kawasan inti.
Basuki menyebutkan, pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluyo hampir selesai, sementara SMA Taruna Nusantara dijadwalkan mulai beroperasi secara parsial pada Maret 2026.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan kawasan bisnis. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sebelumnya baru melakukan peletakan batu pertama diminta segera masuk ke tahap konstruksi bangunan.
“Pemerintah kini mendorong Himbara agar segera memulai pembangunan fisik sehingga kawasan bisnis dapat segera terbentuk,” kata Basuki.
Ia menegaskan, pembangunan IKN tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema pendanaan yang digunakan merupakan kombinasi antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Dukungan infrastruktur dasar juga diperkuat melalui penandatanganan kontrak pembangunan 24 embung tambahan yang berfungsi menjaga pasokan air baku sekaligus mengendalikan risiko banjir.
Menurut Basuki, tahapan konstruksi di IKN dilakukan secara bertahap. Pada akhir 2025, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pemerintahan, sementara pembangunan sektor hunian direncanakan mulai berjalan efektif pada 2026.
Akselerasi pembangunan fisik tersebut menjadi bagian penting untuk memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menetapkan Nusantara siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“Secara keseluruhan, peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah,” ujar Basuki.
Editor : Rizky Permatasari
