 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mendorong agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dipertajam sehingga benar-benar selaras dan memberi dampak nyata terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, mendorong agar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dipertajam sehingga benar-benar selaras dan memberi dampak nyata terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027, yang menjadi bagian dari proses penyempurnaan arah pembangunan daerah.
Menurut Bang Dhin, secara garis besar arah kebijakan dan tema pembangunan RKPD 2027 sudah berada di jalur yang tepat dan sejalan dengan RPJMD. Namun, ia menilai keselarasan tersebut masih perlu diperkuat secara lebih substantif, operasional, dan terukur.
“RKPD 2027 jangan hanya jadi agenda rutin tahunan. Dokumen ini harus benar-benar jadi instrumen strategis untuk mengejar target RPJMD,” tegasnya.
Tahun Akselerasi Pembangunan
Bang Dhin menilai RKPD 2027 perlu diposisikan sebagai tahun akselerasi yang memperkuat fondasi transformasi pembangunan daerah. Dengan begitu, Kalsel bisa menyiapkan lompatan kinerja pada periode 2028–2029.
Artinya, program yang disusun bukan sekadar menjalankan kegiatan, tetapi harus berorientasi hasil dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Perlu Keseimbangan Fokus Misi
Ia mengapresiasi fokus RKPD yang sudah menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ada sejumlah aspek yang menurutnya masih perlu diperkuat.
Di antaranya adalah ketahanan terhadap perubahan iklim serta peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik.
Menurutnya, dua sektor ini berperan penting sebagai penopang utama keberlanjutan investasi, perlindungan fiskal daerah, sekaligus meningkatkan daya saing Kalimantan Selatan.
Indikator Harus Jelas dan Terukur
Bang Dhin juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara indikator makro daerah dengan program konkret di lapangan.
Data seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga ketimpangan, menurutnya harus dilengkapi dengan penjelasan program pengungkit, lokasi prioritas, serta kontribusinya terhadap target RPJMD.
“Jangan hanya angka. Harus jelas intervensinya apa, di mana lokasinya, dan bagaimana dampaknya,” jelasnya.
Integrasi Janji Politik Kepala Daerah
Dari sisi politik pembangunan, Bang Dhin menekankan agar janji politik dan prioritas strategis kepala daerah turut diintegrasikan secara terstruktur dalam RKPD 2027.
Beberapa program seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, hingga proyek strategis daerah, dinilai perlu ditetapkan sebagai flagship program RPJMD dengan target capaian yang jelas.
Fokus Wilayah Prioritas
Tak kalah penting, ia mendorong penajaman aspek kewilayahan. Penetapan wilayah prioritas harus didasarkan pada tingkat kemiskinan, pengangguran, risiko bencana, dan potensi ekonomi unggulan.
Dengan pendekatan itu, kebijakan dan alokasi anggaran dinilai akan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita berharap RKPD 2027 benar-benar selaras dengan RPJMD, sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” tutup Bang Dhin.
