Bawaslu Kalsel Paparkan Program Strategis Persiapan Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan memaparkan sejumlah program strategis dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu 2029 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (28/1/2026). Foto-Dok Bawaslu Kalsel

SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan memaparkan sejumlah program strategis dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu 2029 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (28/1/2026).

Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengatakan, persiapan dilakukan sejak dini agar pengawasan pemilu dapat berjalan efektif, terencana, dan antisipatif, seiring meningkatnya kompleksitas dan potensi kerawanan pemilu ke depan.

“Untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak pilihnya pada Pemilu 2029, kami melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjaga akurasi dan validitas data pemilih,” kata Aries.

Selain pengawasan PDPB, Bawaslu Kalsel juga melakukan pengawasan data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). 

Aries menjelaskan, program pengawasan Bawaslu Kalsel bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pencegahan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kehumasan.

Menurut Aries, pengawasan PDPB harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Hal ini penting untuk mencegah pemilih fiktif maupun ganda, menjamin hak pilih pemilih baru, serta meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap.

“Strategi pengawasan PDPB dilakukan melalui pengawasan administratif, pengawasan langsung ke lapangan, pengawasan berbasis data, serta pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya.

RDP tersebut dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan Ilham Noor. Selain Bawaslu Kalsel, rapat juga dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

Editor    : Muhammad Robby

Lebih baru Lebih lama