 |
| Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Foto-Dok Adpim Pemprov Kaltim |
SUARAMILENIAL.ID, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurut dia, daerah tidak lagi bisa bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Bali, Kamis (12/2).
“Kita tidak bisa terus berharap pada dana pusat. Optimalisasi PAD harus menjadi kekuatan utama pembangunan daerah,” ujar Rudy Mas’ud, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), seperti dikutip dari akun resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Rudy mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur mengalami penurunan signifikan dari Rp 21,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 15,15 triliun pada tahun ini akibat pemangkasan TKD.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah beradaptasi secara cepat agar program pembangunan tetap berjalan.
Pada 2025, target PAD Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp 10,03 triliun dengan realisasi mencapai Rp 9,33 triliun atau sekitar 93 persen. Menurut Rudy, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui inovasi dan akselerasi pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui forum FGD tersebut, Rudy berharap Bapenda se-Indonesia Tengah dan Timur dapat menyelaraskan data sekaligus menggali potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap optimal.
Ia menilai sektor pertambangan migas, mineral dan batu bara, kehutanan, serta perkebunan masih menjadi sumber PAD yang potensial.
Selain itu, Rudy mendorong penguatan instrumen pendapatan baru, antara lain dari perdagangan karbon, pajak air permukaan, pajak alat berat, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Khusus PBBKB, ia menekankan pentingnya skema pembagian yang proporsional, yakni 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi, serta optimalisasi peran perusahaan daerah dalam meningkatkan pendapatan.
Sebagai Ketua APPSI, Rudy juga mengingatkan seluruh kepala daerah agar mendorong Bapenda aktif mengikuti forum-forum strategis guna memperoleh informasi teknis yang konkret dalam upaya optimalisasi PAD. Di sisi lain, Bapenda diharapkan mampu memberikan masukan kebijakan yang tepat kepada kepala daerah.
“Melalui FGD ini, saya berharap dapat dirumuskan rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” kata Rudy.
Editor : Muhammad Robby
