SUARAMILENIAL.ID, AMUNTAI — Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menghadiri sekaligus membuka rapat koordinasi rencana pengendalian banjir kawasan Banua Anam yang digelar di Aula Idham Khalid, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/2/2026).
Rapat yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel itu menjadi langkah strategis percepatan penanganan banjir di kawasan Banua Anam.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong dalam lingkup hidrologi Wilayah Sungai Barito.
Dalam arahannya, Muhidin menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dalam pengendalian banjir.
Ia menegaskan, upaya penanganan tidak boleh bersifat seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai pertemuan ini hanya menjadi kegiatan seremonial. Harus ada tindak lanjut dan aksi konkret dalam penanganan banjir di Banua Anam,” ujar Muhidin, didampingi Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani dan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Suprapti Tri Astuti.
Muhidin menyampaikan, salah satu langkah awal yang direncanakan adalah pembangunan sodetan atau saluran air buatan untuk mengalihkan sebagian debit air sungai saat volume meningkat.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban aliran sungai utama dan menekan risiko banjir di kawasan padat penduduk.
“Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Banua Anam diarahkan pada pembangunan sodetan. Program ini akan kami anggarkan pada perubahan anggaran tahun ini,” kata Muhidin.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani menyambut baik kehadiran Gubernur Kalsel dalam rapat koordinasi yang digelar di wilayahnya.
Ia menilai kehadiran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda Banua Anam.
“Mewakili seluruh kabupaten di Banua Anam, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi hadir dan serius mencari solusi penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan besar bagi kami,” ujar Sahrujani.
Rapat koordinasi yang dihadiri kepala daerah dari enam kabupaten Banua Anam itu juga ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam.
Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah komitmen pelaksanaan pengendalian banjir secara terkoordinasi dan terpadu lintas wilayah administrasi untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memaparkan rencana aksi pengendalian banjir Wilayah Sungai Barito, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel menyampaikan konsep pengendalian banjir kawasan Banua Anam berdasarkan desain perencanaan teknis.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan pengendalian banjir yang lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta mendukung pembangunan kawasan Banua Anam.
Editor : Hendry Rusadi
