 |
| Bagi sebagian warga Kalimantan Selatan, persoalan layanan rumah sakit daerah masih terasa nyata, mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan medis. Foto-Dok DPRD Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Bagi sebagian warga Kalimantan Selatan, persoalan layanan rumah sakit daerah masih terasa nyata, mulai dari antrean panjang hingga keterbatasan layanan medis.
Kondisi ini mendorong DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari model tata kelola rumah sakit yang lebih adaptif dan berorientasi pada mutu pelayanan.
Komisi IV DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/2/2026), guna mempelajari penerapan status Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada rumah sakit umum daerah (RSUD).
Skema ini dinilai memberi fleksibilitas lebih luas dalam pengelolaan rumah sakit, sekaligus membuka ruang peningkatan profesionalisme layanan kesehatan.
Rombongan yang dipimpin anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, diterima oleh Supriono, staf Komisi V DPRD Jawa Barat, di Gedung DPRD Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengalaman Jawa Barat dalam mengawal implementasi UOBK, termasuk tantangan dan risiko yang menyertainya.
Supriono menegaskan, UOBK bukan sekadar perubahan status kelembagaan, melainkan instrumen untuk mendorong tata kelola rumah sakit yang lebih profesional dan responsif.
Namun, fleksibilitas pengelolaan tersebut hanya akan berdampak positif apabila ditopang oleh kesiapan sumber daya manusia, kepastian dukungan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.
Menurut dia, DPRD Jawa Barat menempatkan fungsi pengawasan sebagai kunci utama agar UOBK tidak melenceng dari tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik.
Tanpa pengawasan yang ketat, skema ini berisiko justru menjauhkan rumah sakit dari kepentingan masyarakat.
Nor Fajri menilai pengalaman Jawa Barat memberi gambaran konkret mengenai peluang sekaligus potensi masalah dalam penerapan UOBK.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan serupa di Kalimantan Selatan tidak berhenti pada perubahan administratif semata, tetapi benar-benar berdampak pada perbaikan layanan kesehatan.
“Hasil studi komparasi ini akan menjadi bahan kajian kami dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Tujuannya jelas, memastikan setiap langkah yang diambil bermuara pada peningkatan mutu layanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Fajri.
Editor : Hendry Rusadi
