 |
| Kementerian Keuangan kembali melakukan penyegaran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejumlah pejabat strategis resmi dilantik, termasuk jajaran pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan kembali melakukan penyegaran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejumlah pejabat strategis resmi dilantik, termasuk jajaran pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
Pelantikan digelar di Aula Gedung Pajak Madya, Jalan Ridwan Rais No. 7A, Jakarta, Kamis (22/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Turut hadir Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto beserta pejabat eselon II DJP.
Dalam arahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kerja nyata.
Menurutnya, pejabat yang dilantik tidak hanya mengisi jabatan, tetapi juga memikul amanah besar untuk menjaga marwah Kementerian Keuangan serta kepercayaan publik terhadap institusi pajak.
“Kepercayaan itu tidak dibangun melalui slogan dan seremonial, melainkan melalui perilaku sehari-hari yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap atasan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kinerja bawahannya. Pengawasan internal harus diperkuat agar pelayanan publik berjalan profesional dan bebas dari penyimpangan.
DJP menyampaikan, pengisian jabatan ini dilakukan guna memastikan fungsi strategis organisasi tetap berjalan optimal, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong reformasi perpajakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Adapun pejabat yang dilantik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara, yakni:
• Untung Supardi, Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
• Gorga Parlaungan, Kepala KPP Madya Jakarta Utara
• Hadi Suprayitno, Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara
• Andika Arisandi, Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara
Dengan pelantikan ini, DJP menegaskan komitmennya memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh lini organisasi, sekaligus memastikan layanan perpajakan semakin adaptif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional, sekaligus mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.
