 |
| Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/2/2026). Foto-Pemprov Kalsel |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU — Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/2/2026).
Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan diikuti gubernur, bupati, wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Selain membahas pengendalian inflasi, pertemuan juga menyoroti langkah antisipasi kenaikan harga selama Ramadhan dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 Juta Rumah.
Usai rakor, Miftahul Chair menyampaikan bahwa ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Ramadhan, meski permintaan masyarakat dipastikan meningkat.
“Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, alhamdulillah aman terkendali. Dari data penyumbang inflasi, masih didominasi harga emas. Sementara komoditas lain seperti bawang merah, cabai rawit, daging sapi, dan ayam relatif stabil. Mudah-mudahan selama Ramadhan harga tetap terkendali,” ujarnya, didampingi Kepala Bidang Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Idris.
Menurut Chair, Pemprov Kalsel telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas pangan secara berkala di pasar tradisional, ritel modern, distributor, hingga produsen.
Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar.
Pemprov juga menggelar pasar murah di sejumlah titik di kabupaten/kota selama Ramadhan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Di bulan Ramadhan ini, kami melaksanakan pasar murah di beberapa titik di seluruh Kalsel,” kata Chair.
Terkait program 3 Juta Rumah, Chair mengakui terdapat kendala di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin.
Keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk dan urbanisasi menjadi tantangan dalam penyediaan hunian baru.
“Untuk Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, sedikit mengalami kendala karena kebutuhan tanah yang sudah penuh. Kekurangan lahan menjadi salah satu hambatan program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya rakor pengendalian inflasi dilaksanakan secara rutin guna memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Tujuannya agar kita bisa memberikan harga terbaik bagi masyarakat Indonesia dan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok,” katanya.
Editor : Muhammad Robby
