 |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengevaluasi pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan yang telah menjangkau lebih dari 24.000 mahasiswa. Foto-Antara |
SUARAMILENIAL.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengevaluasi pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan yang telah menjangkau lebih dari 24.000 mahasiswa.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan tata kelola program berjalan efektif serta memudahkan akses bagi penerima manfaat.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan berkelanjutan agar program kuliah gratis tersebut benar-benar meringankan beban biaya pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Tujuan utama Program Gratispol Pendidikan adalah meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Timur,” kata Rudy di Samarinda, Senin.
Menurut Rudy, program ini diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang setara dan berdaya saing sebagai bagian dari persiapan menuju visi Generasi Emas 2045.
Ia mengakui, sebagai program perdana, pelaksanaan Gratispol masih dihadapkan pada sejumlah kendala di lapangan.
“Hasil evaluasi internal menunjukkan program berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa kesalahan persepsi di masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kata Rudy, membuka ruang seluas-luasnya bagi kritik dan masukan masyarakat.
Seluruh masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui perbaikan sistem oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim.
Rudy menegaskan, penerima manfaat program kuliah gratis dibatasi bagi putra-putri asli Kalimantan Timur atau warga yang telah berdomisili di daerah tersebut minimal tiga tahun.
Program ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa jalur reguler jenjang S1 hingga S3, dan tidak mencakup program ekstensi maupun kelas eksekutif.
Selain mahasiswa, program Gratispol juga memberikan prioritas kepada guru yang ingin meningkatkan kualifikasi akademik guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Terkait keluhan masyarakat mengenai lambatnya respons layanan, Rudy mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, hanya sekitar 10 petugas administrasi yang menangani tingginya jumlah pendaftar.
Pemerintah daerah tengah mempertimbangkan penambahan personel layanan agar pengaduan dan pertanyaan masyarakat dapat ditangani lebih cepat. Masyarakat juga diminta memantau informasi resmi melalui akun media sosial @gratispol_pendidikan.
Untuk kasus khusus, seperti pendaftar berusia di atas 50 tahun atau terkait pendidikan luar negeri, Rudy menyarankan agar masyarakat berkonsultasi langsung ke Biro Kesra.
Rudy memastikan pemerintah daerah akan terus menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan agar Program Gratispol Pendidikan dapat berjalan lebih optimal ke depan.
Sumber : Antara
