 |
| Polemik pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan publik mendapat tanggapan tegas dari Ketua Umum Forum Dayak Bersatu, Decky Samuel. |
SUARAMILENIAL.ID,SAMARINDA – Polemik pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang ramai diperbincangkan publik mendapat tanggapan tegas dari Ketua Umum Forum Dayak Bersatu, Decky Samuel.
Decky menilai kritik yang berkembang di masyarakat cenderung reaktif dan belum melihat persoalan secara utuh, baik dari sisi etika pemerintahan, efisiensi anggaran jangka panjang, hingga faktor keamanan kepala daerah.
“Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi mari bicara dengan kepala dingin dan data yang jelas. Jangan sampai kita terjebak reaksi emosional yang justru tidak adil bagi pemimpin yang sedang bekerja membangun Kaltim,” ujarnya kepada awak media, Jumat (21/2).
Menurutnya, jabatan Gubernur Kaltim memiliki beban strategis berbeda dibanding provinsi lain. Apalagi Kaltim kini menjadi tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadikan daerah ini pusat perhatian nasional dan internasional.
Ia menegaskan, kendaraan dinas gubernur bukan sekadar fasilitas, melainkan instrumen operasional dan keamanan.
“Gubernur bertemu kepala negara, menteri, investor asing, diplomat. Kendaraan yang digunakan harus representatif dan aman. Itu menyangkut wibawa daerah dan keselamatan pejabat publik,” tegasnya.
Decky juga menyoroti kebutuhan mobilitas gubernur yang tinggi, mulai dari kawasan perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan hingga wilayah pedalaman. Kondisi geografis tersebut, kata dia, menuntut kendaraan dengan standar teknis dan keselamatan tinggi.
Lebih Hemat dalam Jangka Panjan
Hal lain yang menurutnya kerap luput dari perhatian publik adalah fakta bahwa kendaraan dinas yang dibeli berbasis listrik.
Ia menyebut, kendaraan listrik justru lebih efisien secara fiskal dalam jangka panjang. Tidak ada biaya BBM, ongkos pengisian daya lebih murah, serta biaya perawatan minim karena tidak memiliki banyak komponen mekanis seperti mesin konvensional.
“Tidak ada ganti oli, filter, atau perawatan rumit lainnya. Umur pakainya juga lebih panjang. Kalau dihitung lima sampai sepuluh tahun, penghematannya bisa miliaran rupiah,” jelasnya.
Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dinilai selaras dengan komitmen transisi energi bersih dan pengurangan emisi karbon, terlebih Kaltim kini menjadi sorotan global dalam isu lingkungan.
Sudah Sesuai Prosedur
Decky menambahkan, pengadaan kendaraan dinas kepala daerah telah melalui mekanisme regulasi ketat, mulai dari standar harga pemerintah pusat, verifikasi anggaran, hingga pengawasan DPRD dan aparat pengawas internal.
“Kalau prosesnya sudah sesuai aturan, dianggarkan resmi, dan disetujui lembaga berwenang, lalu apa yang dipermasalahkan? Jangan hanya melihat angkanya besar tanpa memahami konteks,” katanya.
Ia bahkan menilai mempertahankan kendaraan lama yang sudah tidak laik justru berisiko terhadap keselamatan dan efektivitas kerja gubernur.
“Memaksakan kendaraan tua yang rawan mogok, apakah itu hemat? Atau justru kelalaian?” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Decky mengajak masyarakat melihat polemik ini secara lebih objektif.
“FDB tidak membela kekeliruan. Tapi kami juga tidak akan diam ketika pemimpin yang bekerja benar dipojokkan secara tidak adil. Fasilitas yang layak dan aman bagi gubernur itu bukan kemewahan, melainkan standar minimum untuk memimpin provinsi strategis seperti Kaltim,” pungkasnya.
