Upaya memperkuat tata kelola anggaran terus dilakukan DPRD Kalimantan Selatan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan anggaran kedewanan, sekaligus mendalami mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, Jumat (27/2/2026).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – Upaya memperkuat tata kelola anggaran terus dilakukan DPRD Kalimantan Selatan. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan anggaran kedewanan, sekaligus mendalami mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, Jumat (27/2/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rachman, bersama Wakil Ketua H. Kartoyo.
Tak hanya membahas struktur anggaran, rombongan Banggar juga menggali bagaimana sistem perencanaan program di ibu kota dijalankan. Menariknya, DPRD DKI Jakarta disebut tidak menerapkan skema pokir sebagaimana lazim diberlakukan di banyak daerah.
Alpiya menjelaskan, seluruh kegiatan yang masuk dalam anggaran di DKI langsung disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Program dan kegiatan langsung mengacu pada RKPD, sehingga tidak ada nomenklatur khusus berupa pokir,” ungkapnya usai pertemuan.
Perkuat Pengawasan dan Sinkronisasi
Sementara itu, Kartoyo menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif di DKI lebih difokuskan pada pencapaian visi misi kepala daerah, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur.
Menurutnya, pola tersebut menjadi pembelajaran penting bagi Kalsel, terutama dalam memperketat fungsi pengawasan.
“Kita akan belajar memperkuat pengawasan dan evaluasi, termasuk peran anggota dewan yang sering turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Rombongan Banggar diterima oleh Elva Fahri Qolbina dari Partai Solidaritas Indonesia. Ia menyambut positif kunjungan tersebut sebagai ajang berbagi pengalaman serta praktik terbaik pengelolaan anggaran antar daerah.
Pertemuan ini pun menjadi ruang diskusi dua arah, sekaligus memperkaya perspektif kedua belah pihak dalam merancang sistem anggaran yang lebih transparan, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
