Polemik penggunaan mobil dinas bernilai fantastis kembali mencuat ke ruang publik setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyinggung penggunaan kendaraan mewah oleh kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
SUARAMILENIAL.ID, SAMARINDA — Polemik penggunaan mobil dinas bernilai fantastis kembali mencuat ke ruang publik setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyinggung penggunaan kendaraan mewah oleh kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sorotan tersebut mengarah pada Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang sebelumnya menjadi perbincangan karena rencana penggunaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo membandingkan kendaraan dinas pejabat daerah dengan kendaraan operasional presiden, yakni Maung—kendaraan taktis produksi dalam negeri dengan harga jauh lebih terjangkau, sekitar Rp1 miliar. Pesan yang disampaikan pun dinilai tegas: pentingnya efisiensi anggaran, termasuk dalam fasilitas penunjang jabatan.
Menanggapi kembali mencuatnya isu tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa langkah pengembalian mobil dinas sejatinya telah dilakukan lebih awal, bahkan sebelum menjadi sorotan nasional.
“Alhamdulillah, tanggal 2 Maret sebenarnya kami sudah mengembalikan mobil ini, dan administrasinya sudah selesai pada 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan semata karena tekanan publik di tingkat nasional, melainkan hasil dari pertimbangan matang serta respons terhadap aspirasi masyarakat Kaltim.
“Dengan mendengarkan banyaknya aspirasi masyarakat, menimbang situasi dan kondisi, kami memutuskan mengembalikan kendaraan Pemprov Kaltim yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim yang terus mengingatkan. Kami mendengarkan semua kritik dan saran, dan kami sangat terbuka terhadap hal tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pengembalian kendaraan dinas bukan sekadar langkah simbolik. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil tersebut akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa prioritas yang akan didorong antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga kegiatan sosial.
“Mudah-mudahan anggaran ini bisa lebih bermanfaat untuk pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kegiatan sosial lainnya,” ujarnya.
Dalam aktivitas kedinasan sehari-hari, Rudy mengaku kini menggunakan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi. Ia bahkan kerap mengemudi sendiri saat turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
“Saya bawa kendaraan sendiri agar bisa melihat langsung situasi di lapangan dan apa yang perlu dibenahi,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Rudy menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kebijakan yang sebelumnya kurang berkenan, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Kaltim.
“Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama mengawal dan membangun Kaltim,” tutupnya.
