Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (25/3/2026).
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (25/3/2026).
Laporan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang hadir mewakili Gubernur. Dalam penyampaiannya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan.
Menurut Syarifuddin, secara umum capaian pembangunan di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makro yang bergerak ke arah positif.
“Capaian ini menunjukkan pembangunan berjalan ke arah yang baik. Tapi kami juga sadar, setiap angka itu mewakili harapan masyarakat yang harus terus dijawab lewat kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel mengalami peningkatan menjadi 75,19. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat, meski kualitas pendidikan masih menjadi perhatian utama.
Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,88 persen. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai program intervensi pemerintah, meskipun masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan perbaikan, turun menjadi 4,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan daerah tercatat meningkat dan bahkan berada di atas rata-rata nasional, menandakan ketahanan ekonomi yang cukup kuat.
Tak hanya itu, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui rasio gini juga mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287. Ini mengindikasikan distribusi kesejahteraan yang semakin merata di Kalsel.
Meski demikian, Pemprov Kalsel mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Syarifuddin menegaskan, berbagai rekomendasi dari DPRD akan menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus momentum evaluasi atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.
