Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2026–2030 resmi membuka pendaftaran. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Kantor KONI Kalsel, Rabu (25/3/2026).
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN — Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Bakal Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2026–2030 resmi membuka pendaftaran. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Aula Kantor KONI Kalsel, Rabu (25/3/2026).
Ketua TPP, Abdul Haris Makkie, hadir didampingi sejumlah perwakilan cabang olahraga serta KONI kabupaten/kota, di antaranya Muhammad Dong, Yudha Pribadi, dan Hermansyah.
Dalam keterangannya, Abdul Haris Makkie menjelaskan bahwa masa kepengurusan KONI Kalsel sebelumnya telah berakhir pada Desember 2025. Namun, pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) sempat tertunda akibat sejumlah kendala, sehingga masa kepengurusan diperpanjang hingga Juni 2026.
“Untuk mengejar waktu sebelum Juni, tahapan penjaringan dan penyaringan calon ketua umum harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari agenda Musprov,” ujarnya.
Ia menyebutkan, TPP telah bekerja selama kurang lebih dua bulan untuk menyusun mekanisme dan tahapan penjaringan. Mulai 26 Maret 2026, formulir pendaftaran sudah dapat diambil sekaligus dikembalikan oleh para bakal calon.
“Pengambilan formulir dan pendaftaran dibuka hingga 8 April 2026. Setelah itu akan dilakukan verifikasi administrasi sebelum hasilnya disampaikan ke publik dan dibawa ke forum Musprov,” jelasnya.
TPP juga menargetkan pelaksanaan Musprov dapat digelar lebih cepat, yakni pada April 2026, sehingga kepengurusan baru bisa segera terbentuk tanpa harus menunggu batas akhir masa perpanjangan.
Terkait persyaratan, bakal calon Ketua Umum KONI Kalsel diwajibkan pernah atau sedang menjabat sebagai ketua umum pengurus provinsi cabang olahraga maupun ketua umum KONI kabupaten/kota.
Selain itu, calon harus mengantongi dukungan minimal dari empat KONI kabupaten/kota serta sekurang-kurangnya sepuluh pengurus provinsi cabang olahraga (pengprov).
“Dukungan wajib ditandatangani oleh pengurus resmi, baik ketua umum dan sekretaris umum maupun struktur sah lainnya sesuai ketentuan,” tegasnya.
Abdul Haris Makkie menekankan bahwa TPP bersifat netral dan hanya menjalankan fungsi administratif dalam proses penjaringan. Sementara itu, penentuan calon terpilih sepenuhnya menjadi kewenangan pemegang hak suara dalam Musprov.
Diketahui, terdapat sekitar 56 pengurus cabang olahraga tingkat provinsi serta 13 KONI kabupaten/kota yang memiliki hak suara dalam pemilihan Ketua Umum KONI Kalsel periode 2026–2030.
