 |
| Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong pemerintah tidak hanya memangkas gaji pejabat negara, tetapi juga melakukan efisiensi terhadap program-program pemerintah. Foto-Dok CNNIndonesia.com |
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong pemerintah tidak hanya memangkas gaji pejabat negara, tetapi juga melakukan efisiensi terhadap program-program pemerintah.
Langkah ini dinilai penting untuk merespons ketidakpastian global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Rifqi menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat, termasuk anggota DPR dan jajaran kabinet.
Menurut Rifqi, kebijakan tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintah perlu bersiap menghadapi potensi tekanan ekonomi. Namun, ia menilai efisiensi tidak cukup dilakukan melalui pemotongan gaji semata.
“Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran pemerintah,” ujarnya, Selasa (25/3).
Politikus Partai NasDem itu menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran memiliki hasil yang terukur. Ia menilai, efisiensi harus diarahkan pada program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan.
Selain itu, Rifqi berpendapat kebijakan pemotongan gaji tidak memerlukan perubahan undang-undang. Pemerintah, menurut dia, dapat mengaturnya melalui peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak mengganggu pelayanan publik. Penghematan anggaran harus dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo menyinggung kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara di tengah ketidakpastian global.
Ia juga mengajak seluruh pihak menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mencontoh langkah yang dilakukan sejumlah negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tengah mengkaji lebih lanjut wacana tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penghematan lain, seperti mendorong penggunaan transportasi publik dan membatasi pemakaian kendaraan dinas.
Upaya efisiensi ini diharapkan menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Sumber : CNN Indonesia
