Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Badan Pusat Statistik (BPS), instansi vertikal, BUMN, Perumda, serta SKPD yang tergabung dalam TPID Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idulfitri. Langkah yang dilakukan antara lain memperkuat koordinasi antarinstansi, memantau perkembangan harga komoditas strategis, serta menyiapkan berbagai intervensi apabila terjadi lonjakan harga di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fadjar Majardi menyampaikan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian TPID. Di antaranya potensi kenaikan harga pangan menjelang Idulfitri, dampak kenaikan harga emas terhadap inflasi daerah, hingga dinamika global yang dapat mempengaruhi harga energi dan biaya distribusi.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, TPID mendorong penguatan berbagai strategi pengendalian inflasi. Di antaranya peningkatan produksi komoditas pangan strategis seperti cabai dan daging ayam ras, optimalisasi peran BUMD pangan dalam menjaga pasokan dan distribusi, serta pengembangan early warning system guna memantau pergerakan harga dan ketersediaan pasokan secara lebih dini.
Selain itu, TPID juga mendorong pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah, memperkuat kerja sama antar daerah guna menjaga keseimbangan pasokan, serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan keuangan secara bijak.
Pada sesi pemaparan, Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Fachri Ubadiyah, menyampaikan perkembangan inflasi terkini di daerah. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2026 Kalimantan Selatan mencatat inflasi sebesar 0,86 persen (month-to-month), meningkat dibanding Januari 2026 yang sebesar 0,20 persen.
Secara tahunan, inflasi tercatat 5,97 persen (year-on-year). Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh efek basis rendah dari kebijakan diskon tarif listrik pada periode sebelumnya serta kenaikan harga emas perhiasan.
Secara spasial, beberapa wilayah yang mencatat tekanan inflasi relatif tinggi antara lain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi di antaranya emas perhiasan, daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.
Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
