Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Distribusi LPG 3 kg lagi-lagi jadi sorotan. Bukan cuma soal kelangkaan atau antrean panjang, tapi juga soal siapa yang sebenarnya berhak menikmati subsidi ini. Di tengah problem klasik tersebut, muncul ide baru yang cukup “futuristik”: beli LPG pakai sidik jari atau bahkan retina mata.
Kedengarannya canggih. Tapi, apakah benar ini solusi? Atau justru bakal jadi babak baru dari masalah lama?
Teknologi Canggih untuk Masalah Lama
Usulan penggunaan biometrik ini datang dari Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. Tujuannya jelas: supaya LPG subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Secara teori, sistem sidik jari memang menjanjikan. Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai pendekatan ini bisa menutup celah “pinjam identitas” yang selama ini sering terjadi kalau hanya pakai KTP.
Di dunia perbankan, teknologi biometrik sudah jadi hal biasa. Jadi, secara teknis, Indonesia sebenarnya bukan mulai dari nol.
Tapi pertanyaannya: apakah kondisi distribusi LPG sama siapnya dengan sistem perbankan?
Masalahnya Bukan Cuma Identitas
Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan satu hal penting: biometrik hanya memverifikasi siapa yang beli, bukan bagaimana barang itu didistribusikan.
Artinya, kalau rantai distribusinya masih berantakan—dari agen ke pangkalan hingga subpangkalan—maka teknologi secanggih apa pun tidak akan menyelesaikan akar masalah.
Apalagi, konsumsi LPG diprediksi tembus 8,7 juta ton di 2026, melebihi kuota. Kalau sistem distribusi bocor, ya tetap saja subsidi bisa salah sasaran.
Biaya Besar, Risiko Baru
Implementasi biometrik bukan perkara murah.
Bayangkan saja:
• Harus ada alat pemindai di jutaan titik distribusi
• Butuh server yang stabil dan cepat
• Perlu pelatihan operator
• Ditambah risiko keamanan data
Kalau tidak siap, bukan cuma subsidi yang bocor—data masyarakat juga bisa jadi taruhan.
Belum lagi potensi antrean panjang kalau sistem lambat atau error. Alih-alih mempermudah, justru bisa bikin warga makin kesulitan.
Ada Opsi yang Lebih Realistis?
Sebenarnya, ada beberapa solusi yang dinilai lebih “membumi” dan bisa langsung dijalankan:
• Sistem distribusi berbasis teknologi (GPS/RFID) untuk memantau pergerakan LPG
• Pembatasan kuota berjenjang sesuai kategori pengguna
• Penegakan hukum tegas di level agen dan pangkalan
• Integrasi data penerima subsidi (misalnya berbasis desil ekonomi)
Langkah-langkah ini mungkin tidak secanggih biometrik, tapi bisa lebih cepat memberi dampak.
Jadi, Perlu atau Tidak?
Skema sidik jari bukan ide buruk. Bahkan bisa jadi efektif—kalau diterapkan dengan benar.
Tapi kuncinya ada di satu hal: jangan buru-buru diterapkan secara nasional.
Uji coba terbatas selama beberapa bulan, seperti yang disarankan para ahli, jauh lebih masuk akal. Mulai dari daerah dengan tingkat penyimpangan tinggi, lalu evaluasi.
Karena kalau langsung dipaksakan tanpa kesiapan, yang terjadi bukan inovasi—tapi pengulangan kegagalan dengan teknologi yang lebih mahal.
Intinya
Masalah LPG subsidi bukan sekadar soal “siapa beli”, tapi juga “bagaimana distribusinya”.
Teknologi bisa membantu. Tapi tanpa sistem yang rapi dan pengawasan yang kuat, sidik jari pun tidak akan menyelesaikan semuanya.
Kadang, solusi terbaik bukan yang paling canggih—tapi yang paling siap dijalankan.
Sumber : CNN Indonesia
