Foto-Dok/CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Di tengah tekanan krisis energi global, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional, mulai dari kebijakan work from home (WFH) hingga imbauan penggunaan energi secara bijak oleh masyarakat.
Salah satu keputusan penting adalah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak naik hingga akhir tahun. Langkah ini dinilai sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Sementara itu, penyesuaian dilakukan pada BBM non-subsidi tertentu seperti Pertamax Turbo dan produk diesel. Meski mengalami kenaikan, harga BBM di Indonesia masih tergolong lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, sehingga tetap kompetitif.
Kebijakan ini menjadi jalan tengah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pasokan energi tetap terjaga. Di sisi lain, masyarakat tetap diimbau untuk lebih hemat dalam menggunakan energi, baik bahan bakar maupun listrik.
Dorongan Efisiensi dan Perubahan Perilaku
Pakar kebijakan publik menilai kondisi global yang tidak menentu membuat efisiensi energi menjadi sebuah keniscayaan. Sosialisasi yang masif dinilai penting agar masyarakat memahami urgensi penghematan energi, mulai dari penggunaan kendaraan seperlunya hingga beralih ke transportasi umum.
Simulasi yang dilakukan peneliti ekonomi menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam perilaku masyarakat dapat memberikan dampak signifikan. Misalnya, jika sebagian pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, potensi penghematan BBM nasional bisa mencapai jutaan liter per hari.
Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai mampu menekan konsumsi energi secara signifikan. Dengan jutaan pekerja bekerja dari rumah, penggunaan bahan bakar dan energi di sektor perkantoran dapat ditekan secara bersamaan.
Dukungan DPR dan Pemerintah Daerah
Langkah efisiensi energi ini mendapat dukungan dari DPR maupun pemerintah daerah. Kebijakan WFH dinilai tidak akan mengganggu kinerja karena sistem kerja digital sudah semakin matang, terutama setelah pengalaman selama pandemi Covid-19.
Selain menekan konsumsi BBM, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi penggunaan listrik di gedung-gedung perkantoran. Namun demikian, implementasinya tetap harus dikawal agar tidak berdampak pada penurunan produktivitas.
Sejumlah pemerintah daerah pun mulai menerapkan kebijakan serupa, mulai dari pengaturan WFH bagi aparatur sipil negara hingga pengendalian penggunaan listrik di fasilitas publik.
Peran Masyarakat Jadi Penentu
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Penghematan energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen.
Mulai dari mengurangi perjalanan yang tidak penting, menggunakan transportasi umum, hingga menghemat penggunaan listrik di rumah, semua langkah kecil tersebut diyakini dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara bersama.
Di tengah ketidakpastian global, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menghadapi tantangan yang ada.
Sumber : CNN Indonesia
