 |
| Presentasi disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara virtual dari Banjarbaru, Rabu (1/4/2026), mewakili Gubernur Kalsel Muhidin. Foto-Istimewa |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai program ketenagakerjaan yang terintegrasi.
Komitmen tersebut dipaparkan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
Presentasi disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara virtual dari Banjarbaru, Rabu (1/4/2026), mewakili Gubernur Kalsel Muhidin.
Dalam pemaparannya, Syarifuddin menjelaskan sejumlah program utama yang telah dijalankan pada 2025, meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan peningkatan produktivitas, serta penempatan tenaga kerja.
“Realisasi program perencanaan tenaga kerja mencapai 96,48 persen. Sementara pelatihan kerja terealisasi 90,05 persen, dan penempatan tenaga kerja mencapai 96,58 persen,” ujarnya.
Menurut dia, program-program tersebut akan terus dilanjutkan pada 2026 dengan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut antara lain melalui sinergi dengan dunia usaha dan berbagai lembaga, termasuk program pemagangan bersama Kadin, pelatihan bersama BPJS Ketenagakerjaan, serta kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan BP2MI.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga mengembangkan inovasi berbasis inklusi, salah satunya melalui program kafe inklusi yang melibatkan tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas.
“Program ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja inklusif di Kalimantan Selatan,” kata Syarifuddin.
Ia menambahkan, upaya penurunan pengangguran tidak hanya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi juga melibatkan perangkat daerah lain, seperti dinas pertanian serta koperasi dan UKM, yang turut membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Kegiatan apresiasi tersebut diikuti 70 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang dibagi ke dalam beberapa wilayah.
Tahapan selanjutnya adalah verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara paparan program dan kondisi nyata.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan.
Melalui berbagai program dan kolaborasi tersebut, Pemprov Kalsel berharap penurunan angka pengangguran dapat dicapai secara lebih optimal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Hendry Rusadi
