Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas antisipasi fenomena El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Rabu (29/4/2026).
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas antisipasi fenomena El Nino dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Rabu (29/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rais Ruhayat itu turut didampingi jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan.
Rombongan diterima Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah antisipatif menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi memicu musim kemarau lebih panjang serta meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla.
Rais Ruhayat mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kalsel untuk bersikap proaktif dalam menghadapi potensi bencana, khususnya di wilayah yang kerap terdampak karhutla.
Menurut dia, diperlukan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menyusun strategi mitigasi, penanganan dini, hingga kesiapan menghadapi kondisi darurat.
“Kami ingin memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla benar-benar matang, mulai dari langkah pencegahan hingga penanganan jika terjadi kondisi darurat,” ujar Rais.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti pentingnya sistem penanganan kebakaran lahan yang terpadu serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Setelah konsultasi ini kami akan mendorong tindak lanjut melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait di daerah, agar kesiapsiagaan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret,” katanya.
Sementara itu, Agus Riyanto menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah DPRD Kalsel sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi El Nino tahun ini.
Ia juga menyarankan penerapan status siaga darurat apabila diperlukan sebagai langkah antisipasi dini di wilayah rawan bencana.
Melalui konsultasi ini, DPRD Kalsel diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya mitigasi bencana, sehingga penanganan potensi karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif.
