Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah guna mempelajari program kesejahteraan rakyat, Rabu (29/4/2026).
SUARAMILENIAL.ID, PALANGKA RAYA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah guna mempelajari program kesejahteraan rakyat, Rabu (29/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota komisi dan staf pendukung.
Rombongan DPRD Kalsel disambut oleh Sekretariat DPRD Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Plt Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan, dan Kehumasan, Noormalinda Sari. Pertemuan berlangsung di kantor DPRD Kalimantan Tengah dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.
Dalam sambutannya, Gusti Iskandar mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi, bertukar pengalaman, serta mempelajari praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kalimantan Selatan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor sosial, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Banyak program yang telah dijalankan di Kalimantan Tengah dinilai cukup berhasil, terutama dalam pemberdayaan masyarakat berbasis lokal dan peningkatan akses layanan kesehatan. Ini menjadi referensi penting bagi kami di Kalsel,” ujar Gusti Iskandar.
Sementara itu, pihak DPRD Kalimantan Tengah memaparkan sejumlah program unggulan, di antaranya penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM, bantuan sosial terpadu, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil.
Mereka juga menjelaskan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis wilayah.
Diskusi antara kedua lembaga legislatif berlangsung interaktif dengan saling bertukar pandangan terkait kebijakan dan strategi yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antar daerah sekaligus menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di masing-masing provinsi.
