Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal kesiapan Bank Kalsel dalam proses transformasi menjadi bank devisa. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel di Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau langsung kesiapan teknis dan operasional
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal kesiapan Bank Kalsel dalam proses transformasi menjadi bank devisa. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Cabang Bank Kalsel di Jakarta, Rabu (29/4/2026), untuk meninjau langsung kesiapan teknis dan operasional.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, mengatakan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi dewan di bidang ekonomi dan keuangan. Ia menegaskan, kesiapan Bank Kalsel menjadi bank devisa penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Langkah ini strategis karena berpotensi membuka peluang bisnis baru sekaligus meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Suripno.
Dari sisi internal, Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel, Suwanto, menjelaskan pihaknya telah mengajukan persyaratan menjadi bank devisa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Juni 2025. Secara administratif, persyaratan telah terpenuhi, namun masih terdapat 53 rekomendasi teknis yang perlu ditindaklanjut
“Per Maret 2026, progres tindak lanjut sudah mencapai rata-rata 74 persen,” kata Suwanto.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Setelah itu, Bank Kalsel akan melakukan simulasi layanan devisa melalui skema mini bank di beberapa cabang, termasuk Banjarmasin, Jakarta, dan Batulicin. Simulasi ini mencakup transaksi valuta asing, remitansi internasional, hingga layanan ekspor-impor.
Sementara itu, Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyat, menyebut kesiapan cabang Jakarta telah melalui asesmen pada November 2025. Hasilnya, infrastruktur utama seperti mesin sortir valuta asing, jaringan core banking, serta sistem informasi kurs dinilai siap digunakan.
Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan penguatan pelatihan sumber daya manusia serta koordinasi dengan unit teknologi informasi agar implementasi layanan devisa berjalan optimal.
Muhaimi optimistis status bank devisa akan membuka peluang penghimpunan dana lebih luas, terutama dari Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Ia menilai potensi dana dari sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan dapat menjadi sumber likuiditas baru bagi Bank Kalsel.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi, menilai status bank devisa menjadi peluang agar dana ekspor daerah tidak hanya terserap perbankan nasional, tetapi juga dapat dikelola oleh bank daerah.
“Jika DHE SDA bisa dihimpun di Bank Kalsel, maka likuiditas meningkat, laba bertambah, dan berdampak langsung pada PAD,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kalsel berencana mengundang Bank Indonesia untuk audiensi. Pertemuan tersebut akan membahas potensi pengelolaan DHE SDA serta mekanisme perbankan devisa guna memperkuat peran Bank Kalsel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Suripno menegaskan, sinergi dengan Bank Indonesia diperlukan agar transformasi Bank Kalsel berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
