Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada bidang hukum dan pemerintahan, dalam rapat yang digelar Senin (27/4/2026).
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN, — Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada bidang hukum dan pemerintahan, dalam rapat yang digelar Senin (27/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus I, Ilham Noor, dan menghadirkan sejumlah mitra kerja dari jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD).
Dalam rapat tersebut, Pansus I menggali capaian kinerja perangkat daerah sekaligus mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi LKPj tahun sebelumnya.
Ilham Noor mengatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada laporan tahun berjalan, tetapi juga menilai sejauh mana rekomendasi sebelumnya telah direalisasikan.
“Melalui rapat ini, kami menggali sejauh mana rekomendasi LKPj sebelumnya direalisasikan, sekaligus melihat kesinambungan program yang dijalankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi instansi, baik administratif maupun teknis, yang berpotensi menghambat optimalisasi program.
Dalam pembahasan bersama Disdukcapil Kalsel, Pansus I menyoroti pentingnya penguatan satu data kependudukan serta rencana penambahan jumlah penduduk pada 2026. Selain itu, anggaran Disdukcapil direncanakan akan dikonsolidasikan dalam pembahasan anggaran perubahan tahun depan guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
Sementara itu, pada sesi bersama Dinas PMD, dibahas realisasi anggaran 2025 serta rencana pengajuan tambahan anggaran. Pansus I juga mendorong optimalisasi program 2026, termasuk pengembangan desa digital di Kabupaten Balangan, tepatnya di Desa Balida.
Adapun dalam pembahasan dengan BPSDMD, Pansus I menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk penguatan Learning Management System (LMS) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Ilham menegaskan, seluruh masukan dan temuan dalam rapat akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis.
“Berbagai kebutuhan yang disampaikan akan kami tuangkan dalam rekomendasi Pansus I, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Melalui pembahasan ini, Pansus I DPRD Kalsel berkomitmen menghadirkan rekomendasi yang konstruktif guna mendorong peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
