Foto-Dok/CNN CNN Indonesia
SUARAMILENIAL.ID, JAKARTA – PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia saat ini masih berada dalam tahap kajian dan persiapan awal.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan energi nuklir menjadi salah satu opsi energi bersih yang tengah dipertimbangkan pemerintah guna mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE).
Menurut dia, rencana pemanfaatan energi nuklir telah masuk dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt (MW).
“Porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional telah mulai diakomodasi dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan. Dalam RUPTL 2025–2034, tercantum rencana pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 MW sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi rendah karbon,” ujar Gregorius, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan PLTN diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung target dekarbonisasi. Namun, implementasinya harus dilakukan secara bertahap dan memperhatikan berbagai aspek penting.
“Pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sesuai standar internasional,” kata dia.
Gregorius menambahkan, pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait saat ini masih melakukan tahapan awal pengembangan PLTN, mulai dari studi kelayakan, pemetaan lokasi, hingga penyiapan regulasi pendukung.
“Indonesia masih berada pada tahap kajian dan persiapan atau pre-development stage. Sebagai penyedia energi listrik di Indonesia, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah terkait langkah tersebut,” ujarnya.
DPR Soroti Pentingnya Pembentukan NEPIO
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan secara kebijakan Indonesia sebenarnya telah memutuskan untuk membangun PLTN. Hal tersebut tercermin dalam target pembangunan PLTN berkapasitas 500 MW hingga 2034.
Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini berada pada aspek kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu segera membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) guna memimpin dan mengoordinasikan proyek nuklir nasional.
“Harus ada sebuah badan yang menjalankan untuk memimpin dan mengorganisir terkait dengan banyak hal teknis. Itu namanya NEPIO,” kata Bambang.
Selain itu, ia menilai penerimaan publik terhadap teknologi nuklir juga masih menjadi tantangan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dan tingkat keamanan teknologi nuklir modern.
Di sisi lain, Bambang menyebut pemerintah telah memprioritaskan dua lokasi awal pengembangan PLTN, yakni di Sumatra dan Kalimantan. Masing-masing lokasi diperkirakan memiliki kapasitas sekitar 250 MW.
Menurut dia, skema tersebut mengarah pada penggunaan teknologi Small Modular Reactor (SMR).
“Ini menunjukkan bahwa ini merupakan PLTN dalam model SMR atau Small Modular Reactor,” ujarnya.
Ia menambahkan, teknologi SMR saat ini baru dikuasai sejumlah negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Karena itu, pemilihan teknologi maupun mitra kerja sama perlu mempertimbangkan aspek geopolitik global.
Pemerintah Targetkan Porsi Nuklir 11 Persen pada 2060
Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyebut Indonesia telah memiliki visi pengembangan energi nuklir sejak awal 1960-an.
Menurut dia, pengembangan tenaga nuklir di Indonesia juga memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Ketenaganukliran hingga arah pembangunan PLTN dalam RPJPN 2025–2045.
Ia mengatakan, berdasarkan kebijakan energi nasional terbaru, PLTN kini tidak lagi diposisikan sebagai opsi terakhir, melainkan bagian penting dalam perencanaan energi nasional.
“Sesuai kebijakan energi nasional, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 5 persen pada 2030 dan meningkat menjadi 11 persen pada 2060,” ujar Yuliot.
Meski demikian, ia mengakui pengembangan PLTN membutuhkan investasi besar. Biaya pembangunan satu unit PLTN diperkirakan mencapai 3,8 miliar dollar AS dengan masa konstruksi sekitar empat hingga lima tahun.
Sumber : CNN Indonesia
