 |
| Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin menyoroti data Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan yang dirilis pada 2 Juni 2026. |
SUARAMILENIAL.ID, BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Syaripuddin menyoroti data Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan yang dirilis pada 2 Juni 2026. Meski Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan secara agregat naik 1,75 persen menjadi 131,24 pada Mei 2026, di balik angka tersebut tersimpan ketimpangan antarsubsektor yang menunjukkan nelayan masih berada dalam kondisi merugi.
Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 98,89 dan NTP subsektor perikanan sebesar 99,17. Angka yang berada di bawah 100 tersebut menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima nelayan masih lebih rendah dibandingkan biaya yang harus mereka keluarkan untuk berproduksi.
Selain sektor perikanan, subsektor peternakan juga mengalami tekanan dengan penurunan 2,88 persen menjadi 101,88. Sementara subsektor tanaman pangan melemah tipis sebesar 0,18 persen. Kenaikan NTP Kalimantan Selatan secara keseluruhan lebih banyak ditopang oleh subsektor perkebunan rakyat, khususnya komoditas karet dan kelapa sawit yang meningkat hingga 4,84 persen.
“Angka NTP yang naik jangan sampai membuat kita lengah. Faktanya, nelayan kita sedang merugi dan peternak ayam tertekan. Pemerintah daerah harus hadir untuk mereka, bukan sekadar merayakan angka agregat,” tegas Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.
Menurut Bang Dhin, salah satu faktor utama yang menekan pendapatan nelayan adalah tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi komponen terbesar dalam aktivitas melaut.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat akses BBM bersubsidi melalui Kartu KUSUKA dan menyiapkan skema bantuan langsung bagi nelayan kecil. Selain itu, pemerintah juga diminta menambah titik layanan bahan bakar seperti SPDN atau SPBU khusus di kawasan pesisir agar nelayan tidak lagi bergantung pada BBM eceran yang harganya jauh lebih tinggi.
“Perlu juga diperluas program asuransi nelayan dan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan agar beban mereka dapat berkurang,” ujarnya.
Tak hanya sektor perikanan, Bang Dhin juga menyoroti kondisi peternak ayam yang saat ini menghadapi penurunan harga jual. Ia meminta pemerintah daerah menjaga stabilitas harga di tingkat peternak melalui kebijakan penyangga harga DOC dan pakan, serta memfasilitasi penyerapan hasil produksi melalui kerja sama dengan berbagai pihak sebagai offtaker.
Sementara bagi petani tanaman pangan, ia menilai pentingnya menjaga insentif harga melalui distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran serta dukungan terhadap harga gabah di tingkat petani. Langkah tersebut dinilai penting mengingat program swasembada pangan menjadi salah satu prioritas nasional.
Bang Dhin juga mendorong perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi sektor pertanian dan perikanan guna membantu kebutuhan modal kerja para pelaku usaha di sektor tersebut.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa posisi NTP Kalimantan Selatan masih berada di peringkat keempat dari lima provinsi di Pulau Kalimantan. NTP Kalimantan Selatan sebesar 131,24 masih berada di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 178,38, Kalimantan Timur sebesar 150,68, dan Kalimantan Tengah sebesar 139,72.
“Ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan petani dan nelayan kita masih tertinggal dibandingkan provinsi tetangga. Kami di DPRD akan terus mengawal agar program dan anggaran benar-benar berpihak kepada mereka,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut fungsi pengawasan DPRD, Bang Dhin menyatakan akan menginstruksikan anggota fraksi yang berada di komisi terkait untuk memanggil dinas-dinas teknis, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan dalam rapat dengar pendapat.
Langkah tersebut bertujuan memastikan adanya program konkret dan dukungan alokasi APBD yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan di Kalimantan Selatan.
“Jangan sampai angka-angka statistik terlihat baik, tetapi masyarakat yang menjadi pelaku utama sektor pangan dan perikanan justru masih mengalami kesulitan. Pemerintah harus bergerak cepat agar kesejahteraan mereka benar-benar meningkat,” pungkasnya.
